PAMEKASAN (global-news.co.id) – Bupati Pamekasan selama dua hari menghadiri pertemuan dengan dua Kementerian yakni Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan (Kemenko Ekuin) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman). Pertemuan terakhir dilakukan di Kemenko Kemaritimian, Senin (5/8/19) kemarin.
Pertemuan di Kemenko Ekuin membahas tentang tindak lanjut upaya Pengembangan Ekonomi Kawasan (PEK) Madura, yang pernah dibicarakan sebelumnya di Banyuwangi. Sedangkan pertemuan di Kemenko Kemaritiman membahas tentang upaya upaya mencari solusi masalah garam di Pamekasan dan Madura.
“Kalau di Kemenko Ekuin kita menindaklanjuti tentang rencana program PEK Madura seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Namun yang tak kalah pentingnya adalah yang selama ini membutuhkan penanganan serius adalah soal garam, ini yang kita bahas di Kemenko Kemaritiman,” katanya.
Badrut Tamam menegaskan pada dasarnya dirinya dan pemerintah pusat memiliki komitmen untuk segera menuntaskan masalah garam ini. Agar semua pihak bisa mendapat keuntungan khususnya para petani atau rakyat yang harus mendapat prioritas perhatian.
Khusus masalah garam, diakuinya setidaknya ada tiga persoalan yang tengah ditemukan. Pertama adalah masalah kualitas garam, yang kedua tentang masalah penetapan harga beli garam, dan yang ketiga adalah soal orientasi atau political will pemerintah atas lembaga yang menangani pembelian garam.
Diharapkan pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dibanding hanya mengejar keuntungan saja.
Soal perbaikan dan peningkatan kualitas garam rakyat, berbagai upaya harus dilakukan sehingga diharapkan kualitas produksi garam rakyat bisa berkualitas baik. Badrut mengaku sempat berkunjung ke lokasi pembuatan garam di Cirebon. Disana dia milihat ada metode yang efektif meningkatkan kualitas dan produksi garam.
Yang beriktunya, tentang penetapan harga garam. Dia menginginkan agar pemerintah pusat menetapkan harga yang layak dan menghasilkan bagi petani. Dan penetapan itu harus dijaga secara konsisten agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari ketetapan harga pemerintah.
“Yang sangat penting adalah kami meminta agar jangan sampai ada impor garam pada saat musim rakyat panen. Karena masalahnya selama ini adalah impor disaat rakyat tengah panen. Harus tegakkan aturan dan tindakan tegas bagi pelanggar ketentuan,” pintanya.
Terkait dengan peran kelembagaan atau perusahaan yang menangani pembelian garam, Badrut Tamam menginginkan agar perusahaan negara pembeli garam atau Perum Garam tidak hanya mengedepankan keuntungan. Namun yang paling penting menonjolkan peningkatan kesejahteraan petani atau rakyat.
Pertemuan dengan Kemenko Kemaritiman itu, kata Badrut, akan ada tindak lanjut, sampai akhirnya menemukan solusi yang tepat untuk menuntaskan tata niaga garam yang berpihak pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (mas)