Prevalensi Penderita Stunting Turun Tinggal 27,67 Persen

Totok Hartono menyaksikan para pihak dalam penandatanganan komitmen terintegrasi penurunan stunting.

PAMEKASAN (global-news.co.id) –Prevalensi persentase penderita stunting atau penderita kerdil di Pamekasan masih tinggi. Di Jatim Pamekasan menduduki urutan kedua di bawah Bangkalan yakni dengan angka prevalensi 42,5 %. Sedangkan angka prevalensi Jatim sendiri 32,7 % di atas nasional yakni 30,8 %.

Hal itu diungkapkan Bupati Pamekasan Badrut Tamam dalam sambutannya yang dibacakan Sekdakab Pamekasan Ir Totok Hartono MA, saat pembukaan Rembuk Stunting yang digelar di Pendopo Ronggosukowarti, Senin (29/7/19). Pembukaan Rembuk stunting ini dihadiri Pimpinan DPRD, pejabat OPD terkait, tim pendamping pencegahan stunting dan undangan lainnya.

Totok Hartono mengungkapkan berbagai kiat dilakukan untuk menurunkan prevalensi penderita stunting di daerahnya. Upaya itu menghasilkan hasil. Hasil riset tahun 2018 lalu, terjadi penurunan angka prevalensi penderita stunting di Pamekasan menjadi 27,67 persen.

“Bapak bupati menekankan bahwa tidak ada hasil yang maksimal jika tidak ada upaya yang maksimal. Beliau meminta untuk membuang beberapa penyakit biroktrasi yang meliputi anti pati dan pesimisme. Dan beliau sangat konsisten pada bidang kesehatan ini, sebagai bagian dari lima prioritas pembangunan Pamekasan,” kata Totok Hartono.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan dr Farid Anwar mengungkapkan tujuan rembuk stunting kali ini untuk menyepakati desa desa prioritas penurunan stunting di Pamekasan pada tahun 2020 mendatang. Salain itu juga untuk menyepakati rencana program kegiatan kebutuhan pendanaan dalam penurunan stunting terintegrasi.

”Juga menegaskan komitmen Pemkab dan OPD terkait untuk kegiatan penurunan stunting yang akan dimuat dalam rancangan RKPD. Meningkatkan komitmen pemerintah desa lokasi prioritas yang akan meningkatkan alokasi pendanaan terkait program penurunan stunting di desa,” ungkap Farid.

Materi yang dijadikan bahan rembukan, lanjut Farid, antara lain adalah sebaran prevalensi stunting, keserasian layanan dan penetapan lokasi prioritas desa prioritas stunting tahun 2020. Peran penting lintas sektor dan pemerintah desa dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sumber pendanaan dan rencana program kegiatan penurunan stunting didesa lokasi prioritas tahun 2020.

Hasil yang diharapkan adalah komitmen bersama dalam penurunan stunting yang ditandai dengan penandatanganan dan komitmen oleh Bupati, Sekdakab, Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, pimpinan OPD dan perwakilan non pemerintah serta masyarakat. Lalu disepakatinya rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting. (mas)