Pemkab Pamekasan Persiapkan Pujasera Untuk Relokasi PKL Arek Lancor

Kondisi PKL di kawasan Arek Lancor.

PAMEKASAN (global-news.co.id) – Pemerintah Kabupaten Pamekasan merencanakan sejumlah tempat akan disulap menjadi pusat jajanan serbaada (pujasera). Di antaranya, eks RSUD Pamekasan di Jalan Kesehatan dan lahan eks Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) di Jalan Trunojoyo. Ini terkait dengan program relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini berjualan di sekitar areal Monumen Arek Lancor.

Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengatakan pihaknya menyadari bahwa kawasan Monumen Arek Lancor itu merupakan kawasan terlarang untuk jualan. Kawasan itu adalah tempat bermain. Kini lokasi tersebut nyaris beralih kawasan PKL.

Namun menurut dia relokasi harus jelas tempat baru yang akan ditempati. Jika belum tersedia tempat, pedagang akan susah berjualan.

“Sengaja selama ini pedagang dikawasan Arek Lancor itu dibiarkan mencari nafkah, karena sampai sekarang pemerintah belum menyediakan tempat yang representative. Kita belum bisa berbuat banyak. Sebab, APBD yang dijalankan disahkan sebelum kita dilantik. Juga dokumen kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS),” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, pembangunan pujasera sebagai tempat baru bagi PKL belum bisa dilakukan saat ini dan baru pada APBD perubahan mendatang, pembangunan wadah pedagang mencari nafkah itu akan dianggarkan.

“Akan diupayakan, tahun ini pembangunan pujasera tuntas. Harapan kita jika menempati tempat yang lebih baik, penghasilannya meningkat, ” tandasnya.

Jika rencana itu sudah jadi kenyataan, kata Badrut Tamam, nanti akan ada aturan diantaranya tidak semua pedagang bisa berjualan di pujasera itu. Fasilitas tersebut khusus warga pamekasan. Sebab prinsipnya, APBD Pamekasan khusus untuk warga kota Gerbang Salam.

Dia memastikan bahwa selama belum tersedia tempat yang lebih representatif, tidak akan ada pemindahan bagi para PKL tersebut. Pemerintah daerah, katanya, akan mendahulukan kebijaksanaan berlandaskan pada aspek kemanusiaan yang keadilan dalam mengambil kebijakan.

Rencana Bupati itu mendapat respon para legislator. Harun Suyitno, anggota Komisi II DPRD Pamekasan, meminta pemerintah harus mempersiapkan dengan matang rencana pemindahan PKL itu. Bukan hanya ketersediaan tempat strategis yang diproses. Sosialisasi yang matang dan berbagai persoalan teknis lainnya harus dipersiapan secara tuntas.

“Sosialisasi dan pendekatan secara persuasive harus dilakukan dengan baik sejak dini. Jangan dianggap remeh sosialisasi itu. Kalau tidak ada sosialisasi dan pendekatan, khawatir terjadi penolakan. Jika sosialisasi dilakukan jelang pemindahan khawatir terjadi penolakan. Beberapa waktu lalu kan sudah ada rencana merelokasi PKL arek lancor itu, tapi ditolak oleh pedagang,” ungkapnya. (mas)