Perbesar Peran Alternatif Pembiayaan Sektor Strategis , Fokus Kebijakan OJK 2019

Gubernur Jatim Soekarwo menerima tali asih dari Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, dan Kepala OJK Regional Jatim, Hari Cahyono.

SURABAYA (global-news.co.id) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memfokuskan  kebijakan dan inisiatifnya di tahun 2019 pada lima area, salah satunya memperbesar  alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor-sektor  strategis, baik pemerintah maupun swasta.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida mengungkapkan, alternatif pembiayaan itu bisa melalui pengembangan pasar modal. “Potensi  dana dari pasar modal ini cukup besar, sekitar Rp 200-500 Triliun  yang mudah-mudahan bisa didapat perusahaan-perusahaan Indonesia  dari dana masyarakat,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Jawa Timur 2019, Kamis (31/1).

Menurut Nurhaida, beberapa hal  di pasar modal yang bisa ditingkatkan, yaitu penerbitan efek  berbasis utang seperti  Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Efek Beragun Aset (EBA), Indonesia Government Bond Futures (IGBF), Medium Term Notes (MTN), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), atau yang berbasis syariah seperti  Sukuk  dan Wakaf.

Fokus kedua,  pihak OJK juga akan mendorong industri jasa keuangan untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan pada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan, dan industri pengolahan. Sedang fokus ketiga adalah menyediakan akses keuangan bagi usaha mikro kecil dan menangah (UMKM) dan masyarakat kecil di daerah terpencil  yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal serta keempat mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. “Untuk yang kelima kami fokus pada kinerja internal OJK yaitu memanfaatkan teknologi dalam proses kerja OJK dalam pengawasan perbankan atau lembaga jasa keuangan berbasis teknologi,” ungkap Nurhaida dalam kegiatan yang juga dihadiri anggota Komisi  XI DPR RI tersebut.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo tersebut,  Nurhaida juga menyatakan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 ini. Optimisme ini didasarkan pada pertumbuhan yang positif di 2018 serta tekanan ekonomi global yang diprediksi tidak sebesar tahun lalu. “Ini kesempatan bagi  domestik kita untuk melakukan peningkatan eksternal  yaitu di bidang eskpor. Kami optimistis bisa memberikan pertumbuhan lebih besar yaitu 5,3% dengan inflasi yang bisa dijaga di 3,5% seiring efisiensi yang ada dan peningkatan infrastruktur di bidang logistik,” lanjut Nurhaida dalam PTIJK bertema  “Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan” tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, pada 2019 kinerja jasa keuangan diprediksi akan  tumbuh 13%  dengan rasio Non Performance Loan (NPL) turun di akhir 2019. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) diprediksi akan meningkat  8­-10%.  Optimisme ini diperlihatkan dari rencana bisnis bank, di mana perbankan juga merencanakan ekspansi kredit sebesar 12%. Kami juga berharap di 2019 ini muncul lebih banyak emiten lagi, yaitu 75 hingga 100,” urainya.

Sementara Kepala OJK Regional 4 Jatim, Heru Cahyono, mengatakan di industri jasa keuangan Jatim sendiri pada 2018 menunjukkan kinerja yang positif, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Diungkapkan total aset dari 415 bank yang beroperasi di Jatim –82 bank umum dan 333 bank perkreditan rakyat– sebesar Rp 593,3 Triliun atau tumbuh sebesar 7,9%  (lebih tinggi dari nasional yang 7,2%. Sementara dana yang dihimpun meningkat 8,5% dan penyaluran kredit meningkat 10,4%.

Total aset 4 bank umum yang berpusat di Jatim mencapai Rp 73,6 triliun dengan pertumbuhan 21,2% . Sedang total aset 333 BPR yang berkantor pusat di Jatim mencapai Rp 16,2 Triliun dengan pertumbuhan 7,1%.

“Industri pasar modal juga menunjukkan kinerja positif yang tercermin pada peningkatan jumlah investor saham sebesar 37,4% dan  peningkatan investor reksa dana sebesar 73,5%,” ujar Heru.

Kinerja yang baik juga ditunjukkan oleh Industri Keuangan Non Bank di Jatim, dengan pertumbuhan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum masing-masing sebesar 33,7% dan 23,1% serta pertumbuhan Piutang Perusahaan Pembiayaan sebesar 8,8%.

Heru juga menjelaskan, pihaknya telah melakukan upaya yang masif dan intensif dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur melalui fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).  “Edukasi kepada masyarakat dilaksanakan melalui 214 kegiatan sosialisasi serta penerbitan Buku Pintar Keuangan Syariah yang disusun bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.

Upaya peningkatan inklusi di Jawa Timur selama tahun 2018 dilakukan melalui pendirian 9 LKMS Bank Wakaf Mikro di beberapa lokasi pondok pesantren untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin di sekitar Pondok Pesantren dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Selain itu juga melalui  perluasan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Program LAKU PANDAI) dengan jumlah agen yang meningkat signifikan sebesar 94,7% menjadi 144.093 agen, pelaksanaan program Akses Keuangan Syariah untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid (AKSI UMMAD) yang bertujuan memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro di sekitar masjid, Peningkatan penyaluran kredit di sektor perikanan dan kelautan melalui program Jangkau, Sinergi dan Guidelines (JARING) mencapai Rp16,7 T dengan rasio NPL 0,99%,

“Selain itu ada pula upaya peningkatan pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp 20,4 Triliun atau tumbuh 24,6%,” jelas Heru.

Dalam upaya menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, OJK Regional 4 Jatim juga menjalankan fungsi perlindungan konsumen melalui penanganan pengaduan nasabah yang jumlahnya 2.528 pengaduan, penertiban usaha pergadaian swasta yang belum terdaftar dan berizin di OJK melalui kegiatan sosialisasi dan asistensi proses perizinan. “Kami juga melakukan optimalisasi Tim Kerja Satgas Waspada Investasi dalam merespon maraknya penawaran investasi illegal di berbagai daerah yang terbukti merugikan masyarakat dengan kegiatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media baik on-air maupun off-air,” katanya.

Gubernur Jatim Soekarwo mendukung  manajemen OJK yang juga memasukkan BPR dalam kelompok industri jasa keuangan yang  diperhitungkan. “Dulu sewaktu Bank Indonesia jadi pengatur, BPR kan belum dimasukkan. Untuk meningkatkan kesehatan, BPR memang juga harus mengikuti training-training,” ujarnya.

Pakde Karwo, sapaan Soekarwo  optimistis backbone ekonomi Indonesia  di sektor UMKM meningkat terus. “Trading juga meningkat, industri pengolahan meningkat luar biasa, naik jadi 30% dari total PDRB (produk domestik regional bruto). Jadi nilai tambahnya tinggi. Kalau ada produksi, pembiayaan, dan pasar, ini merupakan segitiga yang bagus,” pungkasnya. ret