Bahas Isu Muslim Uighur, YMHCI-PITI Mediasi PWNU Jatim dengan Konjen RRT

TABAYYUN: Pengurus PITI-YHMCHI bersama PWNU Jatim dan Konjen RRT untuk Surabaya usai menggelar tabayyun terkait Muslim Uighur.

SURABAYA (global-news.co.id)- Maraknya pemberitaan terkait aksi kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), terhadap warga muslim Uighur di Xinjiang China mematik reaksi umat muslim di Indonesia, tak terkecuali Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Untuk memastikan kebenaran pemberitaan tersebut, PWNU Jatim bersama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jatim, untuk menggelar pertemuan dengan Konjen RRT di Surabaya, Rabu (26/12/2018).

Dalam forum klarifikasi atau tabayyun yang digelar di kantor PWNU Jatim, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 9 Surabaya, dihadiri langsung oleh Konjen RRT di Surabaya, Gu Jingqi, Ketua PITI Jatim H Haryanto Satryo, Ketua Umum Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia (YHMCI) Surabaya, H A. Nurawi. Dari jajaran PWNU, tampak hadir Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar, Katib Syuriah KH Safrudin Syarif, Wakil Ketua PWNU KH Fahrurrozi, KH Reza Ahmad Zahid, dan bersama jajaran yang lain.

Gu Jingqi menjelaskan, bahwa pemerintah Tiongkok memberikan kebebasan beragama, kepercayaan, dan melindungi warganya sesuai perundang-udangan yang ada. Termasuk kebebasan terhadap muslim suku Uighur di Xinjiang. “Pemberitaan yang beredar di media massa itu tidak benar,” tegas Gu Jingqi, dalam pertemuan tersebut.

BAHAS UIGHUR: (ki-ka) Ketua Umum YHMCHI H A. Nurawi, Konjen RRT untuk Surabaya Gu Jingqi, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar dan Katib Syuriah PWNU Jatim KH Syafruddin, saat jumpa pers terkait isu Uighur, Rabu (26/12/2018).

Kebebasan ini juga diperlihatkan oleh pemerintah Tiongkok dengan membentuk panitia di Xinjiang untuk mengurusi pemberangkatan haji ke Tanah Suci Makkah. “Pemerintah lokal juga menyediakan pemandu dan penerjemah untuk menyukseskan pelaksanaan haji,” terangnya.

Ia bahkan mengungkapkan, di Xinjiang terdapat 10 suku yang mayoritas beragama Islam, termasuk suku Uighur. Data yang dimiliki pemerintah Tiongkok, penduduk muslim di Xinjiang mencapai 14 juta, dan memiliki 244 ribu masjid yang tersebar di Xinjiang, atau sekitar 70 persen dari jumlah total masjid di seluruh Tiongkok. “Di Xinjiang terdapat 103 ormas Islam. Di antara ormas ini ada dua ormas yang condong ke terorisme,” katanya.

Keberadaan ormas ‘terlarang’ ini, kata Gu Jingqi, kerap melakukan teror kepada pemerintah dan warga setempat. Tak jarang, mereka juga melakukan aksi pengeboman. “Oknum ekstremis dan teroris ini telah merancang dan melakukan tindakan kekerasan dan teror sebanyak ribuan kali di Tiongkok,” tuturnya.

Aksi terror ini pun langsung ditangani pemerintah RRT dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat Xinjiang. Salah satunya, dengan memberikan pendidikan bahasa mandarin. “Di sana banyak yang belum fasih bahasa Mandarin, karena di sana menggunakan bahasa Turkistan,” ujar Gu Jingqi.

TABAYYUN: Tampak Ketua PITI Jatim H Haryanto Satryo (dua dari kanan) bersama Ketua Umum YHMCHI H A. Nurawi saat menghadiri dialog tabayyun dengan Konjen RRT untuk Surabaya dan PWNU Jatim, Rabu (26/12/2018).

Karenanya, tegas Gu Jingqi, kabar yang beredar di media massa tersebut adalah hoax. Ia lebih melihat bahwa persoalan ini memang sengaja diciptakan oleh pihak asing. “Kami melihat ini ada hubungannya dengan perang dagang,” tegasnya.

Usai mendengar penjelasan dari Konjen RRT untuk Surabaya, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar menawarkan sejumlah kerjasama dan siap menjadi mediator dengan muslim di Xinjiang. “Pertemuan ini sifatnya tabayyun terkait persoalan di Uighur. Jika memang ada aksi terorisme dan sparatisme di Uighur, kami minta agar diselesaikan secara damai dengan cara dialog, tan

pa menggunakan kekerasan. NU siap menjadi mediator atau juru damai jika diminta, dengan pendekatan Islam moderat,” terangnya.

Selain itu, Kiai Marzuki juga menyarankan adanya beasiswa pendidikan atau pertukaran pelajar muslim Uighur dengan pelajar NU di Jawa Timur. “Bisa nanti pelajar di Uighur diberi beasiswa menempuh pendidikan di pesantren, sehingga pemikiran Islam rahmatan lil alamin bisa diajarkan di sana,” harapnya.

Senada juga disampaikan Ketua Umum Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia (YHMCHI) H A Nurawi. Pihaknya mendukung iktikad baik PWNU Jatim dalam menyelesaikan persoalan muslim di Uighur. “Kita juga sepakat, bersama PWNU Jatim berkunjung ke Xinjiang untuk melihat langsung apa yang terjadi di sana,” katanya.

Namun, lanjut Abah Awi sapaan akrabnya, sebelum pertemuan dengan PWNU dan Konjen RRT, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pelajar Indonesia yang ada di Xinjiang. “Katanya di sana tidak ada apa-apa. Isu diskriminasi dan kekerasan dalam beragama juga tidak ada,” katanya.

Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jatim, H Haryanto juga mengungkapkan hal yang sama. Ia bahkan mengapresiasi budaya tabayyun yang diperlihatkan oleh PWNU Jatim, bukan langsung berdemo. “Kemarin saya ditelpon sama pengurus NU Jatim, agar menjembatani pertemuan dengan Konjen RRT terkait persoalan di Uighur,” katanya.

Ia pun menegaskan, jika persoalan di Uighur itu adalah urusan politik lokal terkait radikalisme dan sparatisme. “Kami berharap masyarakat tidak mudah terpancing urusan agama dan politik yang terjadi di Tiongkok. Kami khawatir ini dijadikan alat untuk memecah belah umat muslim,” pungkasnya. * nas