BI Dorong Pengembangan Kemandirian Ekonomi Syariah di Pesantren

SURABAYA (global-news.co.id) – Bank Indonesia mendorong pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. .Hal ini karena pesantren merupakan lembaga yang mampu menerapkan perekonomian dan keuangan berbasis syariah yang tak dimiliki negara lain.

Untuk itu Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memaparkan tiga fase yang menjadi pendorong pesantren menjadi basis arus ekonomi nasional. Pertama, pengembangan untuk ragam unit usaha berpotensi dengan memberdayakan kerjasama lintas pesantren. Kedua, menjadikan pendorong kerjasama bisnis antar pesantren melalui sistem virtual market produk usaha pesantren sekaligus sebagai business matching.

“Ketiga, mengembangkan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren yang bertitel SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia) yang bisa dimanfaatkan usaha pesantren,” kata Perry kepada awak media di sela-sela pembukaan ISEF (Indonesia Shari’a Economic Festival) di Surabaya, Selasa (11/12/2018)

Ia menambahkan, ketiga program tersebut merupakan wujud dari pilar pertama dari tiga strategi utama Blueprint Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional di antaranya pemberdayaan ekonomi syariah lewat pengembangan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain).

“Ekosistem ini akan memajukan sektor usaha syariah dengan pemberdayaan pelaku usaha besar, UMKM, hingga lembaga pesantren, berbagai aspek,” tandas Perry.

Keunggulan Indonesia di antaranya memiliki lembaga pesantren dibanding negara lain untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sebab pesantren tak sekedar berfungsi sebagai lembaga pendidikan, namun berpotensi untuk meraih kemandirian ekonomi.

Program kemandirian pesantren ini didasari bahwa SDM pesantren memiliki jumlah dan ikatan komunitas yang kuat. Hal ini berpotensi sebagai sumber produksi ragam aktivitas ekonomi.

Apalagi daya juang pesantren yang tinggi akan berhasil jika dikolaborasikan dengan daya kewirausahaan serta konsep pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai salah satu jalur ibadah.

Melalui kekuatan itu, lanjut Perry, kunci kemandirian pesantren terletak pada pendirian unit usaha dan komunikasi bisnis antar pesantren sebagai produsen serta pembinaan dari pesantren yang berkembang akan lebih maju.

“Dengan program pengembangan kemandirian pesantren ini semoga pesantren mampu berperan sebagai penggerak utama pada ekosistem halal value chain. Selain sinergi dan linkage dengan UMKM serta korporasi, pesantren berfungsi untuk memperkuat pada pengembangan ekosistem halal value chain,” katanya.

Proyek Pemerintah

Sementara Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto dalam kesempatan seminar “Kontribusi Pembiayaan dan Pasar Keuangan Syariah pada Pembangunan Nasional” di forum ISEF 2018, memberi gambaran bahwa pembangunan nasional memang memerlukan dukungan dari berbagai aspek, termasuk dukungan dari ekonomi dan keuangan syariah yaitu melalui pembiayaan dan pasar keuangan syariah. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kontribusi pembiayaan dan pasar keuangan syariah mengalami peningkatan. Pembiayaan syariah tidak hanya bersumber dari pembiayaan sindikasi perbankan syariah untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan sosial dari dana haji untuk kemaslahatan umat, namun juga bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara dan Sukuk korporasi untuk membiayai proyek pemerintah.

“Sementara dari sisi pasar keuangan syariah diwujudkan melalui transaksi hedging syariah dan repo syariah yang secara lebih aktif dilakukan oleh perbankan syariah,” katanya.

Perkembangan pasar keuangan syariah antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya total akumulasi penerbitan Sukuk Korporasi yang sebelumnya tercatat Rp20,4 triliun pada tahun 2016, menjadi Rp35,6 triliun pada Oktober 2018. Sementara rata-rata transaksi di pasar uang syariah tahun 2016 masih Rp780 miliar, namun rata-rata Januari-Oktober 2018 telah menjadi Rp947 miliar. Selain itu, sindikasi pembiayaan perbankan syariah telah dilakukan di beberapa proyek, antara lain proyek kelistrikan senilai Rp4 triliun, proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo senilai Rp1,3 triliun, Pemalang-Batang senilai Rp400 miliar serta penyaluran manfaat sosial dana haji kepada UKM senilai kurang lebih Rp50 miliar. Hal ini dapat terwujud berkat upaya dan kerjasama yang erat antara berbagai pihak yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji, serta pelaku pasar keuangan syariah utamanya perbankan syariah dan asosiasi pasar keuangan syariah.

Untuk mendukung pembiayaan dan pasar keuangan syariah, Bank Indonesia akan meluncurkan Sukuk Bank Indonesia. Instrumen ini bertujuan untuk menambah alternatif instrumen pasar uang syariah yang tradeble dan dapat menjadi solusi jangka pendek kebutuhan likuiditas perbankan. Instrumen Sukuk tersebut akan melengkapi instrumen moneter syariah BI yang ada saat ini seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), reverse repo syariah, dan repo SBSN.

Industri Fesyen

Peran ekonomi dan keuangan syariah untuk pembangunan nasional melalui potensi fesyen muslim juga mengemuka pada acara seminar “Tren Fesyen Muslim Selangkah Menuju Indonesia Sebagai Pusat Fesyen Muslim Dunia.” Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi dalam kegiatan workshop tersebut mengemukakan bahwa Bank Indonesia melalui strategi penguatan halal value chain mengembangkan sektor fesyen muslim Indonesia dengan melibatkan para entitas bisnis fesyen menuju one national branding. Penguatan halal value chain dilakukan melalui pemetaan, identifikasi, pengembangan dan pembangunan model, mengidentifikasi dan mengembangkan model usaha dan bisnis yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir serta mendorong pelaku lokal value chain usaha syariah domestik untuk memasuki pasar ekspor agar mampu mengendalikan pasar global.

Pada kesempatan tersebut, Rosmaya Hadi meluncurkan Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia yang merupakan suatu platform pengembangan usaha syariah yang holistik di sektor fesyen, makanan dan minuman, mencakup pengembangan kapasitas, branding, pemasaran hingga mempertemukannya dengan buyer/investor global, sehingga pelaku usaha syariah secara berjamaah mampu berkompetisi dan menembus pasar global. (fan/nc/li)