Naik-Batal BBM

Ada kejadian di luar kebiasaan, saat pemerintah menyikapi persoalan perlu tidaknya menaikkan harga bahan balr minyak (BBM). Sejumlah kalangan memberikan masukan agar hatga BBM dinaikkan untuk menahan laju penekanan terhadap mata uang Indonesia, yakni rupiah. Memang dengan menaikkan harga BBM, khususnya premium dan solar diharapkan tekanan terhadap rupiah dapat dibendung. Tak ada sinyal, Menteri ESDM, Ignatius Jonan “mengumumkan” harga BBM, khususnya premium

Di Nusa Dua, Bali kepada awak media Jonan menyebut, kenaikan BBM Premium bakal berlaku pukul 18.00 WIB alias jam 6 sore ini. “Premium mulai 18.00 wib bakal naik 7%,” kata Jonan.

Kenaikan ini dilakukan untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang sudah menyentuh Rp 15.200. “Premium tidak ada subsidi, ya harganya harus disesuaikan kenaikan ICP saja 25%, harus ada pengertian masyarakat, penyesuaiannya 7%,” tegas dia. Dengan adanya kenaikan 7%, berapa harga baru premium? “Untuk Jamali menjadi Rp 7.000, di luar Jamali menjadi Rp 6.900, kalau anda tanya naik itu sekitar 7%, kan Jamali sebelumnya Rp 6.650, jadi sekitar 7%,” tandasnya.

Tapi apa lacur, Sejurus kemudian, pengumuman baru muncul yang isinya mengatakan bahwa kenaikan harga BBM jenis premium ditunda. Dalam hitungan yang sangat pendek, lalau kenaikan BBM itu diumumkan ditunda dengam alasan sambil menunggu kesiapan PT Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang punya tanggung jawab terkait BBM tersebut.

Sepintas kita melihatnya, bahwasanya mengambil keputusan menunda kenaikan BBM yangh diumumkan beberapa menit sebelumnya. Apakah petinggi terkait dengan BBM ini tidak mempersiapkn secara matang dalam mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Sangat terkesan minimnya tenggang waktu pengumuman dan pembatalan. Apakah mereka itu tidak tahu bahwasanya  BBM merupakan komoditas yang sangat strategis. Pada zaman Orde Baru kala Indonesia dipimpin Presiden ke-2 RI Soeharto. Saat itu, kenaikan harga BBM merupakan hal yang sangat luar biasa. Diumumkan presiden menjelang jam 12 malam. Lalu kemudian besoknya jadi headline, rakyat tuh tahu telah dimulainya kenaikan harga dan itu jarang terjadi. Setelah itu pemerintah ada pidatonya, apa maksudnya ini, dan sebagainya.

Sepertinya di rezim Orde Baru itu mengambil hak rakyat yang bernama subisidi bahan bakar itu hati-hati sekali dan diselenggarakan dengan baik, supaya masyarakat tahu kenapa dilakukan ini. Yang jelas, “pengumuman” kenaikan BBM kali ini “ membuat” kebingungan sejumlah anggota masyarakat. Mengapa baru diumumkan, kok tak lama lagi dimumkan lagi, tapi kali merupakan pengumuman pembatalan kenaikan harga BBM. Apa yang terjadi ini merupakan potret “burut” koordinasi. (*)