Angka Kebutaan di Jatim Tertinggi, Sampai 2020 Target Lakukan 81.583 Operasi Katarak

Menkes Nila F.Moeloek menyaksikan layanan pemeriksaan mata yang diadakan pada peringatan Hari Penglihatan Sedunia, Kamis (11/10)

SURABAYA (global-news.co.id) – Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan menargetkan sampai dengan tahun 2020 akan melakukan operasi katarak 66.301 hingga 81.583 tindakan. Upaya ini dilakukan untuk menurunkan angka kebutaan di Jawa Timur yang prevalensinya 4,4%  –yang diakibatkan oleh katarak sebesar 2,9%– atau tertinggi dibanding provinsi lainnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Heru Tjahjono, mengungkapkan hal tersebut pada Peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2018 yang bertema “Mata Sehat Untuk Semua” di Gedung Graha Indrapura, Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Surabaya, Kamis (11/10).

Dalam acara yang dihadiri Menteri Kesehatan Nila F.Moeloek tersebut, Heru menyebutkan, angka gangguan penglihatan di Jatim terakhir sebanyak 176.917 orang dengan angka katarak sebanyak 41.932 orang. Lewat lewat tindakan operasi katarak secara intensif diharapkan angka kebutaan turun sebesar 25% menjadi 3,3% pada tahun 2020.

 

“Tugas ini menjadi tanggung jawab para dokter spesialis mata di Jatim khususnya  PERDAMI (Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, red), RSMM (Rumah Sakit Mata Masyarakat), dan rumah sakit lainnya untuk bisa melakukan operasi katarak,” katanya membacakan sambutan Gubernur Jatim Soekarwo yang tidak hadir lantaran harus ke Pulau Sapudi meninjau korban gempa.

Kegiatan bakti sosial/baksos operasi katarak di Jatim telah  banyak dilakukan yakni terhadap 2.496 orang oleh PERDAMI termasuk bersama TNI. Sedangkan  yang dilakukan oleh non PERDAMI mencapai 1.333 orang.Sementara operasi yang dilakukan non baksos untuk pasien BPJS jumlahnya 12.096 orang, dan non BPJS sebanyak 4.949 orang.

“Beberapa tindakan tersebut belum mampu mengurangi angka kasus penglihatan khususnya katarak. Kendala utamanya, responden tidak mencari pelayanan kesehatan untuk kebutaan karena tidak mampu membiayai operasi. Karena itu, dukungan pembiayaan perlu ditingkatkan  dan kepedulian lintas sektor  untuk membantu pembiayaan melalui CSR nya bagi penderita katarak,” jelas Heru.

Menurut Heru, organisasi profesi dalam hal ini PERDAMI, IROPIN (Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia), GAPOPIN (Gabungan Pengusaha Optik Indonesia) dan rumah sakit yang melayani kesehatan mata, mempunyai peran sangat penting dalam menentukan diagnosis kasus penyakit mata  seperti katarak, glukoma, gangguan refraksi dan retino diabetikum.

Peran mereka sangat diperlukan di masyarakat khususnya pada Puskesmas yang melakukan rujukan tapi tidak mendapatkan rujukan balik dari RS maupun dokter spesialis mata.  “Hal semacam ini akan membuat pendataan yang ada di Puskesmas tidak maksimal, utamanya pada kasus gangguan penglihatan seperti katarak, glukoma dan retino diabetikum,” terangnya.

Pada kesempatan itu Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek meminta agar Jatim memperbanyak bakti sosial operasi katarak yang selama ini juga sudah sering digelar. Hal ini penting mengingat prevalensi kebutaan di Jatim yang cukup tinggi dan terutama disebabkan karena katarak.

“Pelaksanaan baksos katarak bisa dilakukan lewat program CSR, karena jika hanya mengandalkan dari jaminan kesejahteraan nasional/JKN nilainya masih kurang,” ungkapnya

Untuk menurunkan angka penderita katarak, pada Perayaan Hari Penglihatan Sedunia, Menteri Kesehatan meluncurkan aplikasi Sigalih (Sistem Informasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan). Lewat aplikasi ini bisa dilakukan skrining kelainan mata secara tepat. Dengan ketepatan kelainan pada mata, maka akan bisa terindikasi mana saja yang bisa dilakukan tindakan operasi khususnya katarak. “Aplikasi ini dibuat untuk bisa mengurangi beban operasi katarak yang dianggap terlalu tinggi oleh BPJS,” katanya.

Sementara Puskesmas Wonokromo menampilkan simulasi deteksi dini gangguan penglihatan dan kebutaan dengan metode hitung jari dan E-chart. Lewat cara ini, kelainan pada mata bisa segera diketahui dan dicatatkan lewat Sigalih untuk ditindak lanjuti

Heru berharap, kegiatan Hari Penglihatan Sedunia yang diselenggarakan di Surabaya ini bisa memacu masyarakat untuk menjadi keluarga sehat. Dengan demikian mulai dari usia anak, generasi muda dan usia lanjut selalu menjaga indera penglihatannya. Mengapa indera penglihatan sangat penting, karena 83% informasi sehari–hari masuk melalui indera penglihatan.

”Jika masyarakat peduli pada indera penglihatannya, maka diharapkan hak setiap orang untuk dapat melihat pada seluruh dunia bisa terwujud,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Menkes juga menyerahkan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada 7 bupati/walikota, masing-masing Bupati Lampung Utara, Bupati Tanggamus Lampung, Bupati Barito Selatan,  Walikota Palangkaraya, Bupati Kotawaringin Timur, Bupati Tapin (Kalimantan Selatan), dan Bupati Banggai (Sulawesi Tengah).

Selain itu Menteri juga berkesempatan melakukan telekonferense dengan kepala dinas kesehatan di 6 provinsi yang sudah memanfaatkan Sigalih. Masing-masing Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku.ret