7 Yayasan Pendidikan di Pamekasan Tolak Imunisasi Difteri

GN/ilustrasi

PAMEKASAN (global-news.co.id)-Sebanyak 7 yayasan pengelola lembaga pendidikan di Pamekasan menolak ikut program imunisasi difteri tahun ini yang dilakukan Dinas Kesehatan kepada para siswa di sekolah sekolah tersebut. Penolakan itu dilakukan secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Bupati Pamekasan.

“Ya betul ada surat yang kami terima kalau tak keliru ada 7 yayasan lembaga pendidikan itu. Yang itu intinya tidak bersedia untuk diadakan imunisasi. Mereka menolak untuk dilakukan imunisasi di sekolahnya.  Padahal secara tehnik program ini ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata Pj Bupati Pamekasan Fattah Jasin, Selasa (25/7/18).

Alasan penolakan itu, kata Fatah Jasin, diperkirakan terkait dengan kasus yang terjadi pada pelaksanaan imunisasi difteri pada siswa di Pamekasan awal tahun ini Februari lalu. Saat itu ada kasus anak sekolah di sebuah SLTA Swasta di Kecamatan Kadur yang mengalami efek negatif sakit pasca dilakukan imunisasi difteri.

“Memang ada kasus dampaknya macam-macam, ada yang meriang atau sakit lainnya. Tetapi kan dokter itu sudah bertangung jawab atas apa yang mereka lakukan. Imunisasi itu tindakan untuk kuatkan daya tubuh, dan itu program pemerintah yang memiliki dasar dan tujuan yang kuat,” ungkapnya.

Menyikapi adanya surat penolakan tersebut, Fattah Jasin mengaku telah meminta pada pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan untuk berupaya membantu meyakinkan bahwa program imunisasi difteri ini merupakan  program nasional, harus tetap bisa diterima.

“Kalaulah ada kasus yang lalu terkait dengan masalah kondisi kesehatan, maka secara teknis nanti kan bisa diatasi, itu soal teknis saja, misalnya dipilih anak yang benar benar penuhi sarat dan aman.  Kami akan mencoba untuk komunikasi kembali, kalau tidak memungkinkan maka harus cari yang lain kan banyak,” terangnya.

Ismail Bey

Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Ismail Bey membenarkan adanya pihak yayasan lembaga pendididkan yang menolak untuk pelaksanaan imusasi difteri. Menurut dia selain mengirim surat ke Bupati, pihak pimpinan yayasan juga mengirim surat itu ke Puskesmas terdekat.

Menghadapi kasus itu, dinkes bersama disdik dan kemenag  segera menemui para pimpinan yayasan itu untuk berkomunikasi lebih lanjut. Dalam komunikasi itu diharapkan ada titik temu dan pemahaman yang sama antara para yayasan dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas imunisasi difteri tersebut.

”Tanggal 31 nanti kita akan ketemu dengan mereka. Kita akan libatkan pihak Kemenag Pamekasan dan Disdik dalam pertemuan itu. Semoga saja nanti ada titik temu dan kesepahaman bahwa imunisasi memamg merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri,” ujar Ismail.

Ismail menegaskan penolakan atas program imunisasi difteri terjadi pada yayasan pendidikan yang masih belum terlaksana imunisasi.  Tapi sebagian yayasan lembaga pendidikan yang telah mendapat penjelasan yang baik tentang program imunisasi difteri , rata rata sudah menerima dengana baik.

“Kasus memang pada tahap pertama tahun ini dulu bulan Februari ya seperti itu. Namun kini mereka sudah mulai banyak paham setelah kita komunikasikan terus bersama penjelasanmnya. Kami dari mereka sangat berharap agar program ini benar benar terlaksana dengan baik untuk kesehatan anak,” katanya. (mas)

 

 

.