Subsidi Biodiesel hingga Rp 5,7 Triliun

JAKARTA (GN) – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit akan menyalurkan dana pembiayaan penyediaan biodiesel untuk periode November 2017-April 2018. Ini mengingat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menetapkan 20 badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN). Para produsen biodiesel itu yang akan menyalurkan BBN ke PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk.

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami mengatakan, total volume alokasi penyaluran BBN jenis biodiesel dari 20 produsen tersebut sekitar 1,40 juta kilo liter (kl). Rinciannya, 1,38 juta kl akan disalurkan ke PT Pertamina dan 24.000 kl akan disalurkan ke PT AKR Corporindo.

Ia menjelaskan, besaran volume penyaluran tersebut ditetapkan berdasarkan kebutuhan solar nasional pada periode tersebut. “Sektor yang mendapatkan pendanaan mencakup sektor jenis BBM tertentu (JBT)/PSO dan pembangkit listrik PLN,” ujar Dono, Jumat (17/11).

Berdasarkan hitungan BPDPKS rata-rata besaran insentif dana biodiesel selama tahun 2017 yakni bulan Januari-Oktober 2017, sebesar Rp 4.054 per liter. Bila mengacu pada besaran tersebut maka untuk kebutuhan insentif biodiesel selama periode kelima yakni November 2017–April 2018, BPDPKS harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun.

Pada periode Mei-Oktober 2017 lalu BPDPKS juga telah menggelontorkan subsidi biodiesel kepada 19 produsen BBN. Volume alokasi penyaluran biodiesel selama periode tersebut sekitar 1,35 juta kl untuk Pertamina dan 24.000 kl untuk PT AKR Corporindo.

Diversifikasi Energi

Dono mengatakan, kelanjutan pemberian insentif pada produsen BBN ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan diversifikasi energi. Hal ini juga sekaligus untuk membantu dan mendukung pembangunan industri sawit yang berkelanjutan di Tanah Air.

Apalagi mengingat selama ini, kampanye negatif terhadap produk minyak sawit, khususnya biodiesel gencar dilakukan negara-negara tujuan ekspor biodiesel semisal Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE). Akibatnya pada saat ini, produsen biodiesel dalam negeri sudah tidak lagi mengekspor biodiesel ke UE dan AS, setelah adanya kebijakan yang membuat harga biodiesel di negara-negara tersebut tidak kompetitif.

Dono menambahkan, pihaknya juga akan terus melakukan berbagai penyempurnaan tata kelola subsidi harga biodiesel. Hal itu dilakukan untuk memastikan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit ini semakin lebih baik di masa yang akan datang.

Diharapkan dengan penyempurnaan tata kelola, maka permasalahan rutin terkait kegiatan akhir tahun anggaran akan selesai. “Pembayaran dana kali ini sedikit mengalami hambatan, tetapi secara keseluruhan diharapkan tidak mempengaruhi proses penyediaan biodiesel,” imbuhnya.

Salah satu produsen biodiesel yang menandatangani kontrak penjualan biodiesel adalah PT Smart Tbk. Managing Director Sustainbility PT Smart Tbk Agus Purnomo mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah melakukan diversifikasi energi. Namun Agus enggan memberkan berapa banyak volume biodiesel yang akan diproduksi perusahaannya untuk dijual ke Pertamina atau AKR Corporindo. “Harus cek kontrak dulu,” ujarnya.

Kontrak penjualan biodiesel ini menjadi angin segar buat Smart, sebab mereka tidak lagi mengekspor biodiesel ke AS. Hal serupa dilakukan PT Musim Mas dan Wilmar Nabati Indonesia yang menilai ekspor biodiesel ke AS tidak kompetitif karena adanya bea masuk yang sangat tinggi.agk