Pamekasan Segera Bentuk Perda Penanganan Pasien TB HIV Gratis

SSR TB HIV Aisyah Pamekasan berfoto bersama Komisi IV DPRD Pamekasan, usai audiensi. (GN/Masdawi Dahlan)

PAMEKASAN (global-news.co.id)-Sub Sub Recipent (SSR) TB-HIV Aisyiah Pamekasan, Kamis (2/11/2017) melakukan audiensi dengan DPRD Pamekasan di ruang sidang utama DPRD Pamekasan. Mereka menyampaikan upaya eleminasi TB-HIV tahun 2035 dengan mengadakan advokasi, isu kunci dan kebijakan dalam upaya mempercepat penanggulangan TB-HIV di kabupaten Gerbang Salam.

Mereka diterima pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Pamekasan di antara lain  Wakil Ketua DPRD H Hermanto, Wakil Ketua Komisi IV Al Anwari dan sejumlah anggota Komisi IV. Dialog dalam audensi ini dipimpin anggota Komisi IV Sahur Abdi SH.

Sementara dari SSR TB HIV Aisyih Pamekasan dipimpin oleh Ketuanya Ruhayati. Juga hadir jajaran pengurus Pimpinan Daerah Aisyiah Pamekasan, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Pamekasan. Hadir pula Pimpinan Daerah Muhammadiyah ( PDM) Pamekasan dan aktifis LSM bidang kesehatan di Pamekasan di antaranya  Komite Kesehatan Pamekasan.

Dalam audiensi juga hadir Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Drs Ismail Bey MSi bersama sejumlah  staf dan jajaran terkait.

Ruhayati mengungkapkan tujuan audiensi ini adalah menyampaikan tentang program yang selama ini telah  dilakukan oleh lembaga yang dipimpinnya. SSR TB HIV  Aisyiah Pamekasan selama ini bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat dalam hal pendataan dan penanganan para penderita TB HIV.

SSR TB-HIV Aisyiah Pamekasan, kata Ruhayati, telah menemukan banyak data penderita TB HIV. Hingga kini teridentifikasi sekitar 1500 orang terkait TB. Dari jumlah itu sekitar 200 orang lebih dinyatakan positif  terjangkit TB yang terkategori penyakit menular. Paling banyak ditemukan di kawasan utara Pamekasan, misalnya Kecamatan Waru, Batumarmar.

“Yang menyedihkan, dalam satu keluarga ada yang jumlahnya  7 orang semuanya positif terjangkit TB. Kondisi ini menjadi sangat mengkhawatirkan dan harus ditindak lanjuti secara kontinyu penanganannya, baik pendataan lanjutan maupun penanganan bagi penderita secara serius,” katanya.

Yang jadi persoalan, lanjut Ruhayati, Global Fund yang selama ini membiayai kegiatan akan memutus pada tahun 2020 mendatang.  Sementara para penderita TB mereka semuanya termasuk kalangan ekonomi lemah. Padahal banyak kegiatan yang membutuhkan dana untuk kelangsungan penanganan bagi penderita.

“Jadi kami audiensi ini intinya meminta dukungan pihak penentu kebijakan di DPRD, agar masalah pendanaan pasca lepasnya Global Fund, agar ditangani oleh pemerintah daerah. Karena program penanganan penderita TB itu tetap sangat urgen, ” tandasnya.

Menanggapi laporan itu, pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Pamekasan setuju untuk menyediakan dana dari APBD. Bahkan kalau perlu dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) secara khusus untuk menggratiskan pembiayaan penanganan penderita TB HIV tersebut. Pihak Dinas Kesehatan Pamekasan juga mendukung untuk terbentuknya Perda tersebut.

“Kami mendukung sekali untuk segera dibuatkan Perda masalah pembiayaan bagi penderita TB ini. Karena itu kami meminta agar data terkait dengan penderita TB segera disampaikan ke kami di legislatif untuk dijadikan acuan dalam pembuatan anggaran kebutuhan nanti, “ kata Zainal Abidin anggota Komisi IV DPRD Pamekasan.

Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey mengatakan, terkait dengan penanganan TB, di lembaganya sudah ada bagian yang menangani yakni pada bidang penyakit menular. Namum, katanya, dana atau anggaran yang tersedia  sangat terbatas untuk membantu program SSR Aisyiah itu. Karena itu dia juga mendukung terbentuk Perda pembiayan gratis itu. (mas/*)