Dilema Gas Rumah Tangga dan Transportasi: Manabur Benih Infrastruktur Menunggu Panen Gas

Ilustrasi
Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) melakukan pengecekan tabung gas usai mengisikan bahan bakar gas ke kendaraan operasional milik PT PGN Batam.

Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2017 guna mempercepat pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) jenis compressed natural gas/CNG untuk kendaraan transportasi jalan. Selain itu Pemerintah juga menggeber penggunaan gas untuk rumah tangga. Padahal ini proyek rugi. Tapi dilema pada dua program tersebut toh tetap harus dihadapi demi kepentingan nasional.

NY EVI TEGUH, warga Suromulang Barat, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, mengaku senang dengan adanya jaringan gas PGN masuk ke wilayahnya. Saat ini jaringan pipa gas PGN sudah terpasang melintas di depan rumahnya. Namun belum tersambung ke jaringan yang ada di rumah sehingga dia belum bisa menggunakan gas PGN untuk keperluan sehar-hari. Perempuan yang berprofesi sebagai guru ini mengaku senang berlangganan gas PGN sebab tidak ribet membeli LPG ke toko.

“Pasang gas ini tidak gratis tapi program yang sudah lama dicanangkan itu ada subsidi. Saya tertarik pasang gas PGN biar tidak repot bolak balik membeli LPG. Alhamdulillah jaringan gasnya sudah sampai depan tinggal menyambungkan ke dalam rumah,” katanya kepada Global Energi Kamis 7 September 2017.

Namun Ny Evi belum tahu secara detail program ini sebab belum ada sosialisasi secara langsung ke warga sejak Menteri ESDM Ignasius Jonan meluncurkan program ini di Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Minggu (13/8/2017) lalu. Karena itu dia belum tahu soal harganya, yang disebut-sebut lebih hemat ketimbang memakai tabung LPG yang dijual di toko.

“Yang kami tahu, soal keamanan, aliran gasnya standar. Apinya tidak bisa dikencengin, tidak bisa dibesarkan, seperti kalau pakai tabung LPG. Tapi bisa dikecilkan. Jadi warga tetap harus punya tabung LPG bila ingin memasak cepat dengan api besar. Kalau benar seperti itu, ya masih ada repotnya juga. Warga menunggu sosialisasi dari PGN saja,” katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memang semakin gencar memperluas jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga. Di Jawa Timur, misalnya, selain wilayah Sidoarjo dan Surabaya, paling gres jargas meluas ke wilayah Mojokerto, sebanyak 5.000 sambungan. Proyek ini diharapkan selesai pada akhir 2017.

Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada wartawan di Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (13/8/2017), mengatakan, ibu-ibu di Mojokerto sudah bisa menikmati memasak memakai gas bumi yang hemat tahun 2017 ini. Selain di Kota Onde-onde itu, Kementerian ESDM juga menugaskan PGN membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Bandar Lampung sebanyak 10.321 sambungan.

“Tahun ini PGN ditugaskan untuk membangun jaringan gas ke rumah tangga sebanyak 26.000 sambungan yang tersebar di Mojokerto, Bandar Lampung, DKI Jakarta, dan Musi Banyuasin,” kata Jonan dalam rilis Kementerain ESDM.
Tak hanya itu, PGN ditugaskan pula membangun dan mengoperasikan jaringan gas di 8 wilayah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2461 K/12/MEM/2017. Masing-masing wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kota Tarakan, Kabupaten Blora, Kota Semarang, dan Kabupaten Sorong. Kelak diharapkan sekujur Indonesia teraliri gas.

Tahun lalu, telah dioperasikan jaringan gas bumi di Surabaya sebanyak 24.000 sambungan, Tarakan 21.000 sambungan, dan Batam 4.000 sambungan. Selanjutnya Pemerintah bersama BUMN di bidang gas ini setiap tahunnya akan terus menambah pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga. “Semakin banyak masyarakat merasakan manfaat menggunakan gas bumi, mulai dari lebih efisien, mudah, praktis dan mengalir 24 jam penuh tanpa takut kehabisan,” kata Jonan.

Dirut PGN, Jobi Triananda Hasjim, menambahkan, PGN siap melaksanakan tugas yang diamanatkan pemerintah. PGN pun berjanji terus mendukung program konversi energi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. “Saat ini PGN telah membangun dan mengelola lebih dari 7.270 km pipa gas bumi atau setara 80% infrastruktur pipa gas bumi Indonesia,” kata Jobi.

Khusus untuk rumah tangga, tahun 2016 lalu, sekitar 69.000 rumah tangga mendapatkan sambungan gas dari PGN. Sebanyak 49.000 sambungan gas rumah tangga merupakan penugasan dari Kementerian ESDM, sedangkan 20.000 sambungan lagi dibangun sendiri dengan dana dari PGN.

Semakin banyak rumah tangga memakai gas tentu sangat menggembirakan sebab penggunaan energi ramah lingkungan merupakan tren masa depan. Apalagi penggunaan gas PGN ini termasuk lebih murah ketimbang tabung LPG.
Mengapa bisa lebih murah? Hal itu karena PGN tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari penjualan gas ke rumah tangga. Bahkan bisa dibilang jual rugi karena biaya investasi yang dikeluarkan tak sebanding dengan tarif yang dibayar oleh pelanggan rumah tangga.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo, menyatakan bahwa proyek sambungan gas rumah tangga bagi PGN memang bukan untuk komersial. Padahal investasinya besar. Rata-rata range-nya antara Rp 15 juta – 20 juta per 1 sambungan rumah tangga sehingga bila ada 1.000 sambungan investasi yang harus dibenamkan mencapai Rp 15 miliar. Sedang pelanggan membayar untuk instalasi dan pemasangan pipa antara 10-15 meter hanya sekitar Rp 2,2 juta.

Sedang soal harga diusulkan ada penyesuaian dengan rata-rata se-Indonesia antara Rp 5.500-5.600 per m3. Harga ini masih lebih murah dibanding LPG Subsidi yang sampai ke rumah tangga harganya sekitar Rp 7.000 per kg atau Rp 5.800 per m3. Tapi, meski rugi, PGN tetap antusias membidik pelanggan rumah tangga yang ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan jaringan pipa gas. Hal ini menjadi dilema bagi perusahaan pelat merah tersebut. Yang jelas, infrastruktur gas merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan dipetik di musim panen gas.

Kepada wartawan Global Energi, Kamis 7 September 2017, Sampe L. Purba, praktisi energi global yang juga Tenaga Ahli Lingkungan Kepala SKK Migas, mengatakan, selain menggembirakan, memang ada pula kekhawatiran soal penggunaan gas rumah tangga ini. Kampanye konversi minyak tanah (kerosin) ke LPG sepuluh tahunan yang lalu, kata dia, memang mencatatkan success story yang signifikan.

“Hanya kita mungkin kurang mempertimbangkan, bahwa tidak banyak yang secara komersial ekonomis gas dari Indonesia yang mengandung C3 – C4 sebagai komponen utama untuk LPG,” katanya.

Padahal, kebutuhan LPG Indonesia meningkat tajam rata-rata 10% per tahun. Tahun 2011 mayoritas masih dapat di-supply dari domestik, tapi saat ini sekitar 70% ketergantungan Indonesia kepada impor LPG. Setiap hari rumah tangga bertambah, ditandai banyaknya orang menikah dan membentuk rumah tangga baru, sehingga permintaan LPG akan terus meningkat.

“Kelangkaan apalagi ketiadaan LPG akan dapat memicu kegelisahan sosial secara nasional (social unrest), jauh lebih besar magnitude-nya dibandingkan kelangkaan BBM atau listrik yang ‘byar-pet’ misalnya,” kata Sampe Purba.

Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Sepertinya PGN sebagai BUMN yang mengemban amanah Pemerintah melayani kebutuhan energi murah ramah lingkungan untuk masyarakat, melakukan antisipasi agar kekhawatiran semacam itu tidak terjadi. Karena itu PGN tetap menggeber jargas. Bahkan PGN memiliki program “PGN Sayang Ibu” yang anggarannya tidak menggunakan APBN melainkan dari kantong perusahaan sendiri.

Dengan demikian perpaduan program Pemerintah yang semuanya gratis hingga pelanggan, ditambah program “PGN Sayang Ibu” yang sambungannya dari meteran ke rumah masih dibebankan ke pelanggan, secara umum memanja pelanggan dalam penggunaan gas. Seperti kebiasaan umum masyarakat, mereka bisa terlena hingga menjadi tidak lagi memikirkan masalah efisiensi.

Untuk itu banyak hal harus disiapkan agar tragedi kelangkaan BBM atau listrik “byar pet” tidak berubah menjadi “bencana”. Dari sisi pelanggan, misalnya, sukses sosialisasi penggunaan LPG yang aman harus disertai juga dengan kampanye hemat gas. Hal ini mengacu pada penggunaan listrik oleh masyarakat yang kadang berlebihan. Boros energi bisa menjadi masalah besar ketika masyarakat benar-benar tidak melakukan kontrol dengan baik soal penggunaan energi ini.

Saat ini alat-alat rumah tangga yang menggunakan gas semakin banyak sehingga akan semakin banyak pula kebutuhan gas rumah tangga. Dan bukan hanya rumah tangga, tapi juga di sektor transportasi.

Dilema Swasta

Pada saatnya masyarakat juga akan beralih ke gas untuk kendaraannya. Saat ini kalangan swasta, seperti dilakukan PT Citra Nusantara Energi (CNE), juga melakukan investasi dengan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Misalnya CNE membangun 10 SPBG di Jawa Timur di mana salah satunya di Waru Sidoarjo dan Jalan Margomulyo Surabaya yang gasnya diperoleh dari PT Bayu Buana Gemilang yang berasal dari Lapangan Gas Terang Sirasun, Batur.

Tapi swasta murni ini lagi-lagi juga menghadapi dilema. Sebab investasi di sektor ini besar sehingga swasta juga meminta subsidi dan juga proteksi. CNE khawatir investasinya tidak aman di masa mendatang ketika booming gas di masyarakat ternyata pemainnya juga melimpah karena regulasi di sektor ini tidak berpihak kepada swasta pionir.
Kendala utama di sektor ini, menurut Direktur Utama CNE, Marsaid, memang soal investasi. Selain SPBG, juga converter kit yang dipasang di kendaraan. CNE pun menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menjajaki inovasi kendaraan berbahan gas ini sehingga pada saatnya nanti akan ditemukan teknologi mobil berbahan gas yang benar-benar aman dan menarik minat masyarakat untuk menggunakannya.

Saat ini kuota yang disediakan oleh Pemerintah untuk Jawa Timur sebesar 10,2 juta MMSCFD tapi penggunanya masih minim. Hanya saja ada kecenderungan kendaraan pelat merah, misalnya, semakin banyak memakai bahan bakar gas.
Kepada Global Energi, Marsaid pernah mengatakan, selain soal keamanan, juga soal ketersediaan gas, baik di SPBG maupun di dalam tanki converter kit-nya sendiri. Artinya, bila seseorang menggunakan kendaraan dari Surabaya menuju Malang, misalnya, apakah bahan bakar yang sudah diisi penuh cukup untuk menempuh perjalanan tersebut. Bila tidak cukup, apakah ada SPBG di jalur tersebut. Dan bila sampai tujuan, apakah juga bisa mengisi gas di kota itu.

Untuk itu salah satu solusi sementara ada kendaraan yang masih digabung yakni memakai converter kit tapi juga masih ada tanki BBM-nya. Hal ini menyiasati agar saat gas habis pengguna kendaraan masih bisa memakai BBM untuk melajukan kendaraannya. Artinya, soal infrastruktur gas bagi transportasi sangat penting. CNE sendiri berani memelopori melakukan investasi, baik SPBG maupun converter kitnya yang masih harus impor.

Konsumen tak perlu khawatir sebab satuan gas sama dengan premium sehingga istilah yang dipakai liter setara premium (LSP). Konsumsi BBG pun sama dengan premium. “Bila biasanya mobil pakai premiun 10 liter, ya pakai BBG-nya sama, 10 liter. Alat converter kit ini hanya menambah, bukan memodifikasi. Dua-duanya bisa jalan. Bila gas habis, akan pindah otomatis ke bensin. Jangan khawatir kehabisan di jalan lalu tak bisa jalan. Pengalaman kami di taksi di Surabaya dan Jakarta, bila nanti sudah jadi gas semua, BBM malah jadi cadangan. Kalau gas habis, nanti beli eceran hahaha. Secara teknis tak ada masalah,” kata Marsaid.

Tapi minimnya pengguna kendaraan BBG ini bukan tanpa alasan sebab soal kebiasaan masyarakat. Pemilik kendaraan masih khawatir, misalnya, merasa converter kit yang dipasang bukan dari pabrikan sehingga dianggap bisa merusak garansi atau tidak aman saat berkendara. Karena itu mereka takut menambahkan converter kit pada kendaraannya.
Namun dalam perkembangannya pasti ada pabrikan yang memproduksi kendaraan gas sebab kecenderungan global adalah semakin marak kendaraan ramah lingkungan guna menekan emisi karbon. Hino misalnya sudah memproduksi kendaraan berbahan CNG. Lalu Honda Prospect Motor (HPM) juga siap melakukan produksi setelah terbit Permen ESDM 25/2017.
Menteri ESDM memang baru saja menetapkan peta jalan (roadmap) yang berisi antara lain wilayah penyediaan dan pendistribusian, sasaran pengguna, volume pendistribusian, dan data kebutuhan infrastruktur pendukung guna mempercepat penggunaan gas di sektor transportasi jalan.

Untuk itu Pemerintah mewajibkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah tertentu menyediakan sarana pengisian BBG CNG paling sedikit satu dispenser. Permen juga menyebutkan badan usaha pengangkutan gas melalui pipa atau pipa peruntukan (dedicated) hilir wajib menyediakan fasilitasnya untuk menyalurkan gas bumi dari sumber pasokan ke SPBG.

“Pengangkutan gas bumi untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dibebaskan dari biaya pengangkutan gas bumi (toll fee),” demikian bunyi Pasal 15.

Menteri ESDM Ignasius Jonan juga menetapkan alokasi gas bumi yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama untuk
BBG dan badan usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG akan diberikan alokasi gas bumi sesuai kebutuhan. Selain itu, pemerintah mewajibkan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD beserta anak perusahaannya, badan usaha pada kegiatan usaha migas dan kegiatan usaha penunjang migas diwajibkan menggunakan BBG bagi kendaraan operasionalnya.

Upaya percepatan lain adalah Kementerian ESDM dapat memberikan bantuan converter kit dan pemasangannya secara gratis kepada kendaraan dinas dan angkutan penumpang umum. Kemudian, badan usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG, wajib menyediakan teknisi di SPBG untuk identifikasi awal kelayakan converter kit yang terpasang dan sarana sosialisasi serta pelayanan informasi penggunaan BBG kepada masyarakat.

Permen juga menyebutkan penyediaan dan pendistribusian BBG dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan atau penunjukan langsung oleh Menteri ESDM atau dari usulan badan usaha. Untuk mekanisme penugasan, penyediaan dan pendistribusian BBG dilakukan BUMN dengan biaya dapat melalui APBN atau anggaran BUMN. Sedangkan, untuk penunjukan langsung, dilakukan BUMD dan/atau badan usaha lain dengan anggaran BUMD dan/atau badan usaha bersangkutan.

Dalam hal penyediaan dan pendistribusian BBG melalui mekanisme penugasan atau penunjukan langsung belum mencapai keekonomian, maka BUMN, BUMD, atau badan usaha dapat memanfaatkan alokasi gas bumi untuk sektor industri dan rumah tangga sampai mencapai keekonomiannya. “Pemanfaatan alokasi gas bumi untuk sektor industri dan rumah tangga dibatasi paling besar 30 persen,” sebut Permen ESDM 25/2017 Pasal 12 ayat 2.

Permen ini disambut positif. Honda sendiri sudah memiliki teknologi mobil berbahan bakar gas dan siap dipasarkan bila infrastrukturnya siap. Bahkan Honda pernah mendonasikan satu unit sedan City CNG ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Mobil yang diserahkan itu sama-sama dengan versi bensin yakni menggunakan mesin 1,5 liter i-VTEC SOHC empat silinder.

Jauh-jauh hari Marsaid, direktur utama PT Citra Nusantara Energi (CNE), menunggu regulasi yang bisa menggencarkan penggunaan gas ini. Sebelumnya dia juga sempat heran dengan kebijakan Pemerintah yang tidak segera menghapus subsidi BBM. Tentu saja secara bertahap. Pria lulusan akademi teknik industri di sebuah perguruan tinggi di Surabaya ini punya kalkulasi, sebenarnya bila Pemerintah serius, subsidi BBM bisa dikurangi dengan sistem gandeng renteng dengan melakukan subsidi pada gas atau BBG (bahan bakar gas).

“Tapi masalahnya, Pemerintah mau nggak!?” kata Marsaid kepada Majalah Global Energi. Subsidi energi dalam APBNP 2014 sebesar Rp 282,1 triliun atau sekitar 15,3% dari total anggaran belanja pemerintah dalam RAPBN 2014 sebesar Rp 1.842,45 triliun. Khusus untuk subsidi BBM dan elpiji mencapai Rp 210,9 triliun atau 11,4% dari total belanja.

Seharusnya, kata dia, tugas menciptakan era gas ini menjadi tanggung jawab Pemerintah sehingga bila diberikan ke pihak swasta yang disertai dengan kebijakan pemberian insentif yang lebih menggiurkan kalangan swasta agar lebih gencar membangun infrastruktus gas. Mulai membangun depo, jaringan pipa, hingga membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Sebab bila era gas terwujud subsidi BBM pun cepat terkurangi. Untuk itu Marsaid malah usul kalau perlu yang disubsidi jangan BBM tapi BBG.

“Misalnya jangan jual BBG Rp 3.800, tapi jual dengan harga Rp 2.000. Taruhlah harga keekonomian Rp 4.000, ya disubsidi Rp 2.000. Saya kira dalam 2-3 tahun, masyarakat akan memakai gas dan tak mungkin pakai BBM lagi. Tapi ketika 10 tahun lalu kita bersama tim ITS mau minta semacam subsidi ke Pemerintah Daerah, teman-teman di Pusat bilang, kami sudah subsidi BBM, mengapa harus subsidi BBG, artinya tidak bisa subsidi dobel,” katanya.
Kini subsidi BBM sudah dihapus secara bertahap. Harga BBM pun bisa terpaut jauh dengan harga BBG. Karena itu, sudah saatnya PGN dan juga kalangan swasta murni yang sudah menabur benih infrastruktur menuai hasil di musim panen gas. (Gatot Susanto)