YANGON (GN)-Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi akhirnya buka suara soal pembantaian warga etnis Rohingya di Negara bagian Rakhine. Peraih Nobel Perdamaian ini bersikukuh bahwa berita tentang pembantaian dan berbagai bentuk kekerasan lainnya merupakan informasi keliru yang menguntungkan sekelompok warga Rohingya yang disebutnya sebagai kelompok teroris.
Suu Kyi memang tidak menegaskan siapa yang dimaksud dengan kelompok teroris yang kini membuat pamornya sebagai penerima Nobel Perdamaian makin memudar. Tapi diyakini komentarnya tersebut merujuk pada kelompok Tentara Pembebasan Rakhine Arakan (ARSA) yang menyerang pos militer Myanmar pada 25 Agustus.
Penyebutan ARSA ini, pertama kali muncul pada 29 Agustus 2017. Portal pemberitaan di Yangon, Mizzima, Rabu (30/8/2017) mengabarkan, nama ARSA, resmi digunakan oleh Komite Informasi Kantor Penasehat Negara (SCO) menggantikan nama Kelompok Ekstrimis Bengali di Rakhine Utara.
Pada hari itu juga, menurut Mizzima, Myanmar resmi memasukkan ARSA ke daftar kelompok teroris dalam negeri mereka. Cap teroris merupakan respons cepat dari aksi bersenjata ARSA terhadap militer Myanmar, yang menewaskan belasan anggota polisi dan tentara, pada 26 Agustus dini hari.
Siapa sebenarnya ARSA ini? Dialihkan ke bahasa, mereka disebut Tentara Pembebasan Muslim Arakan. Arakan mengacu pada bahasa Bengali, untuk menyebut wilayah mereka di negara bagian Rakhine, provinsi sebelah barat ibu kota Myanmar, Naypyidaw.
Namun ARSA, nama sebetulnya yaitu Harakah al-Yaqin, berarti Gerakan Iman. International Crisis Group (ICG), di Majalah Time, edisi Desember 2016 menerangkan, kelompok tersebut militan bersenjata baru di Myanmar. Basis perjuangan kelompok ini berada di Rakhine Utara dan meluas ke seluruh negara bagian Rakhine.
Kelompok ini, terbentuk dengan ideologi seperti arti nama aslinya perjuangan angkat senjata, atau perang melawan Myanmar atas dasar dan sikap keimanan Islam. ICG mengatakan, terbentuknya Harakah al-Yaqin, respons puncak atas kekerasan yang menimpa etnis minoritas Muslim Rohingya pada 2012 lalu.
Tragedi lima tahun lalu itu, salah satu catatan paling berdarah militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Pemerkosaan, pemenggalan, pembunuhan, dan aksi bumi hangus tentara Myanmar terhadap kelompok minoritas, menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ketika itu, menewaskan lebih dari 400 Muslim Rohingya.
Badan Pengungsian PBB (UNHCR) mengatakan, lebih dari 120 ribu Muslim Rohingya terusir. Sekitar 90 ribu lainnya, betebaran menyeberangi lautan ke negara tetangga, seperti Bangladesh, termasuk ke Indonesia, demi agar bisa bertahan hidup. Ribuan lainnya tak selamat, tewas tenggelam di lautan.
Semakin berdarah tragedi itu, dengan terlibatnya kelompok Buddha. Agama mayoritas di negara itu, turut serta dalam genosida yang dilakukan junta terhadap Muslim Rohingya. Kelompok Biksu Wirathu, tokoh agama paling depan, yang sampai hari ini mengkampanyekan dua anti. Anti-Rohingya, dan anti-Islam di negara tersebut.
Tragedi 2012 itu, pun sebetulnya bukan muncul tiba-tiba. Penindasan terhadap Muslim Rohingya, adalah ujung dari sengketa panjang status kewarganegaraan etnis minoritas tersebut, dengan pemerintahan junta Militer Myanmar, sejak 1945.
Sampai hari ini, Myanmar tak mengakui Muslim Rohingya sebagai bagian dari warga di negara itu. Bagi pemerintahan Myanmar, Muslim Rohingya, merupakan etnis Bengali, yang semestinya bagian dari Bangladesh, dan harus keluar dari Rakhine.
Namun bukti sejarah memperlihatkan, Muslim Rohingya sudah menetap lama di negara bagian tersebut. Puluhan tahun tertindas, Muslim Rohingya tak pernah tercatat sekalipun melawan. Apalagi mengambil jalan angkat senjata dan menyatakan perang.
Mereka lebih memilih mencari cara untuk tetap hidup. Menghindar dari kerusuhan, meski setiap hari bertaruh nyawa. Sebagian Muslim Rohingya, memilih hijrah ke belahan negara lain. Bahkan, ada yang sampai Eropa dan Australia. Kebanyakan, memilih negara-negara di Asia Tenggara, sebagai negara baru untuk melanjutkan keturunan, seperti di Malaysia, dan Thailand selatan.
ICG, dalam laporannya mengatakan, tragedi 2012 itu, memunculkan kelompok Harakah al-Yaqin, pada 2013. Kelompok tersebut, mendapat bimbingan dari Komite Rohingya yang berbasis di Mekkah, Arab Saudi. Salah satu pucuk pimpinan kelompok itu, bernama Ata Ullah. Laki-laki Rohingya yang lahir di Karachi, Pakistan.
Ata Ullah, merupakan ayah angkat dari beberapa Muslim Rohingya yang menyelamatkan diri ke Arab Saudi. “Ata Ullah dengan banyak nama alias, sekolah dan besar, serta bermukim di Mekkah,” begitu laporan tersebut.
Ata Ullah, juga dikatakan punya pengalaman internasional dalam perang gerilyawan modern. “Dia (Ata Ullah), yang menjadi pemimpin operasi Harakah al-Yaqin di negara bagian utara Rakhine,” sambung laporan itu.
ICG juga mengatakan, ada 20 orang Muslim Rohingya bersama Ata Ullah membentuk militan bersenjata. Bersama mereka juga ada yang bernama Ziabur Rahman. Nama terakhir, merupakan cendikiawan Muslim Rohingya, yang juga bermukim di Mekkah.
Ziabur Rahman, seorang mufti Muslim Rohingya, yang berpendidikan Arab Saudi dan berwenang mengeluarkan fatwa. Legitimasi peran Ata Ullah dan Ziabur Rahman, sebagai prakarsa Harakah al-Yaqin, semakin kuat dengan sokongan banyak ulama di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya.
Sejak membentuk Harakah al-Yaqin, selama lebih dari dua tahun Atta Ullah menjadi mentor sejumlah pemuda Muslim Rohingya. Ada sejumlah dokumentasi dan wawancara ICG, tentang rekrutmen pemuda Muslim Rohingya di Rakhine Utara dan Bangladesh untuk dijadikan serdadu gerilyawan Harakah al-Yaqin.
ICG mengatakan, walaupun patut diduga Harakah al-Yaqin punya hubungan dengan kelompok militan internasional di negara lain. Akan tetapi, tujuan kelompok di Rakhine Utara ini, diyakini bukan untuk menjadi basis terorisme dan pemberontakan di Myanmar.
Mereka dikatakan, tak ingin menggulingkan pemerintahan. Soliditas Islamis yang disuarakan kelompok tersebut, hanya sebagai perlawanan terhadap militer. “Harakah al-Yaqin tidak menyerang warga sipil dan tidak menargetkan kelompok agama sebagai tujuan utama,” demikian laporan ICG.
Dikatakan, tujuan perlawanan mereka hanya untuk menjamin hak Muslim Rohingya di Rakhine sebagai warga negara yang sah dan setara. “Walaupun, pendekatan kelompok ini dengan mengangkat senjata, berisiko membuat kerugian sendiri bagi Muslim Rohingya,” sambung laporan tersebut.
Selama kurang dari tiga tahun berlatih, debut perlawanan bersenjata Harakah al-Yaqin, pecah pada medio akhir 2016. Pada 9 Oktober, serangan sekitar ratusan anggota kelompok itu, serentak menyerbu tiga pos kepolisian, termasuk serangan ke markas utama dan kantor pusat militer di Rakhine Utara.
“Taktik mereka canggih,” begitu seperti ditulis Time. Menurut ICG, serangan pertama ketika itu, tak didominasi senjata api. Serdadu Harakah al-Yaqin, kebanyakan cuma bersenjatakan golok, parang, dan tongkat besi atau kayu.
Akan tetapi, mereka punya bahan peledak, yang ditanam di sepanjang jalan, akses perbantuan militer. Penyerangan pertama itu, memberi kesempatan bagi Harakah al-Yaqin memiliki senjata api. Sebab satu kantor pusat militer yang diserbu, punya gudang senjata.
Aksi penyerangan Harakah al-Yaqin kembali terjadi pada 12 November. Pada penyerangan kedua ini, para gerilyawan sudah memiliki jenis senjata sama seperti yang dipunyai militer Myanmar. Penyerbuan di sejumlah pos-pos militer, dikatakan ICG, menewaskan seorang perwira senior di Rakhine Utara.
Serangan kedua tersebut, dibalas militer Myanmar, dengan operasi besar di seluruh bagian Rakhine. Time mengatakan, operasi militer Myanmar ketika itu, sebetulnya hanya untuk memastikan senjata yang hilang agar kembali. Namun, tindakan tak proporsional militer, menyasar ke semua Muslim Rohingya.
“Militer Myanmar merasa terhina dan tidak punya martabat dengan aksi penyerangan yang mereka dapatkan,” tulis Time. Pada 13 Desember operasi militer di Rakhine ketika itu, kembali menjadi hari-hari pahit bagi Muslim Rohingya.
Lembaga HAM, Human Right Watch (HRW), dalam laporannya mengatakan, lebih dari 1.500 rumah Muslim Rohingya dibakar. Balasan militer Myanmar atas aksi Harakah al-Yaqin tersebut, memaksa 30 ribu warga di Rakhine Utara kembali tak punya tempat tinggal. Sebanyak 27 ribu di antaranya menyeberang ke Bangladesh.
Operasi militer Myanmar tersebut, berlangsung sepanjang akhir tahun, sampai Februari 2017. PBB dan lembaga swadaya internasional, meyakini ratusan Muslim Rohingya kembali mengalami pembantaian dalam operasi tersebut. Akan tetapi, akses yang sulit, membuat tak ada data pasti tentang korban tewas dalam operasi militer Desember 2016 sampai Februari 2017 itu.
“PBB menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan kembali oleh militer Myanmar. Tetapi, investigasi PBB selalu mendapat penolakan oleh pemerintahan dan militer,” begitu kata ICG. Satu yang pasti, data pengungsi di Bangladesh sepanjang operasi militer tersebut, sudah berjumlah 87 ribu orang.
Setengah tahun masa operasi militer, gerilyawan Harakah al-Yaqin, kembali muncul. Persisnya pada 25 Agustus malam, ratusan Muslim Rohingya bersenjata melakukan serangan serentak di 30 pos polisi dan militer di tiga kota utama Rakhine. Di Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung.
Serangan tersebut, menewaskan 10 petugas polisi, seorang tentara, dan satu petugas imigrasi. Militer Myanmar, kembali menurunkan armada perangnya, menyisir Muslim Rohingya di semua wilayah Rakhine. Sampai hari ini, desakan internasional agar aksi militer di negara itu, dihentikan. (ins)