Ingatkan Sejarah, TNI AD Gelar Nobar Film G30S PKI

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto

JAKARTA (global-news.co.id)-Film ‘Gerakan 30 September (G30S) PKI’ yang sebelumnya menjadi tontonan wajib masyarakat di zaman era orde baru, bakal diputar kembali. Namun kali ini, tayangan film yang menggambarkan pemberontak Partai Komunis Indonesia (PKI) ini bakal ditayangkan di markas TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto mengatakan, rencana nonton bareng film “G30S/PKI” yang diselenggarakan TNI AD merupakan momentum untuk kembali mengingat sejarah. Wuryanto menilai saat ini banyak sekali upaya untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

“Tanggal 30 September kan momen bersejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, saat ini banyak sekali upaya pemutarbalikkan fakta sejarah peristiwa 30 September 1965,” kata Wuryanto dalam keterangannya, kemarin.

Wuryanto memandang, masih ada sebagian orang yang berupaya untuk mencabut TAP MPRS No XXV/1966. Tak hanya itu, dia juga menilai ada beberapa kelompok yang mendorong pemerintah untuk meminta maaf kepada PKI. “Upaya-upaya lain yang dilakukan sekelompok orang untuk pencabutan TAP MPRS no XXV/1966, upaya mendorong pemerintah minta maaf kepada PKI dan lain-lain,” tuturnya.

Menurutnya, pelajaran sejarah dan Pancasila pun mulai berkurang selama era Reformasi. Karena itu, dengan adanya penayangan film ‘G30S/PKI’, keluarga besar TNI mencoba untuk mengingatkan kembali kepada seluruh anak bangsa, mengenai sejarah yang sebenarnya dialami oleh bangsa Indonesia.

“Sejak era Reformasi, pelajaran sejarah, Pancasila, budi pekerti dan lain-lain kan sangat kurang sehingga selama 19 tahun sampai hari ini, anak-anak muda kita jarang sekali melihat dan membaca sejarah sesungguhnya, bahkan justru yang kedengaran adalah yang sedang diupayakan pemutarbalikkan fakta sejarah karena suaranya lebih keras dan lebih lantang,” ujar Wuryanto.

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menyambut baik rencana TNI AD untuk memutar kembali film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Diyakininya, masyarakat kekinian bakal kritis melihat film itu tanpa perlu disuruh kritis.

“Kalau film itu diputar, menurut saya bagus. Silakan ditonton dan didiskusikan. Tanpa harus dibilangin, orang sekarang juga sudah kritis,” kata Asvi, Sabtu (16/9/2017).

Dia kemudian menjelaskan sejarah film yang sempat mendapat status wajib tonton di era Orde Baru itu. Film disutradarai oleh Arifin C Noer, dibikin tahun 1984. “Biayanya Rp 800 juta, biaya pembuatan film terbesar saat itu, memakai biaya negara,” kata Asvi.

Dukungan juga disampaikan anggota DPR F-PDIP TB Hasanuddin. Dirinya menganggap acara Nobar G30S/PKI yang dilakukan TNI AD adalah sesuatu yang wajar. “Soal orang, ya, nonton film, boleh-boleh saja. Ya hak merekalah, ya. Kemudian saya dapat informasi juga bahwa film itu bukan film yang terlarang, kecuali dilarang negara,” ujar politisi PDIP ini. * dtk