Absen Komitmen Antikorupsi, Walikota Batu Tertangkap OTT

Walikota Batu Eddy Rumpoko saat dibawa ke gedung KPK di Jakarta.

JAKARTA (global-news.co.id)-Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk membersihkan pemerintahan di Jatim, agar jauh dari praktik-praktik korupsi ternyata belum berjalan optimal. Bahkan langkah Pemprov Jatim melakukan penandatanganan komitmen bersama antikorupsi dengan KPK, ternyata tidak semua direspon baik.

Buktinya pada penandatangan komitmen antikorupsi pada Juli 2017 lalu antara Pemprov Jatim dengan KPK, ternyata tidak diikuti Walikota Batu Eddy Rumpoko. Padahal penandatangan komitmen untuk tidak korupsi ini, merupakan upaya KPK melakukan pencegahan.

Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono mengatakan, program secara terintegrasi di Jawa Timur tersebut, menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi KPK, khususnya membangun sistem pengendalian gratifikasi di Jatim.

“Jatim adalah salah satu barometer penting nasional. Jangan sampai mereka korupsi karena alasan ketidaktahuan atau justru menyalahkan sistem, padahal mereka bisa membangun sistem tersebut,” ujar Giri saat dikonfirmasi, Senin (18/9//2017).

Menurut Giri, penandatanganan komitmen tersebut menyangkut perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, penganggaran, dan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian, perbaikan penghasilan, pengendalian gratifikasi, kepatuhan pelaporan harta kekayaan dan penguatan aparat pengawas internal.

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi penindakan yang dilakukan KPK. Namun, Mendagri berharap KPK juga mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi. “Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah yang OTT, 300 lebih kepala daerah terkena masalah. Kami mengapresiasi KPK,” kata Tjahjo usai bertemu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

“OTT harus cukup alat bukti, baru OTT. Nggak mungkin nggak, yang 77 itu valid semua,” tegasnya.

KPK menurut Mendagri akan terus melibatkan KPK dalam program perbaikan tata kelola di daerah. Di bidang pencegahan, KPK selama ini disebut Tjahjo sudah bertemu banyak pihak untuk memetakan kondisi sekaligus mendorong upaya perbaikan.

“Saya sesuai arahan presiden fokus membangun hubungan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah,” imbuh Tjahjo.

Seperti diketahui, Sabtu (16/9/2017) lalu, Walikota Batu Eddy Rumpoko ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Eddy diduga menerima suap dengan nilai total Rp 500 juta dari pengusaha Filipus Djap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu, yakni pada proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017, dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar. * nas, kcm, dtk