Pembangunan Gedung Terpadu Ditunda, Dijegal DPRD Bupati Lobi Fraksi

 

GN/Istimewa
Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah

SIDOARJO (global-news.co.id)-Obsesi Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah membangun gedung terpadu 17 lantai dipastikan bakal tertunda. Pasalnya, anggaran pembangunan gedung terpadu yang diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 800 miliar dalam tiga tahap, ternyata tidak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2018.

Untuk selanjutnya, anggaran yang sedianyas diperuntukkan untuk pembangunan gedung terpadu dialihkan untuk mewujudkan program-program prioritas lain. Salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Sidoarjo.

Ketua DPRD Sidoarjo, H Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, perencanaan pembangunan gedung satu atap pada tahun 2018 mendatang memang perlu dikaji lagi. Sullamul menegaskan, anggaran yang sebelumnya sudah diplot untuk pembangunan gedung tersebut akan digunakan untuk program lain.

“Anggarannya kita alihkan ke program-program prioritas lainnya. Seperti pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pendidikan. Nanti gaji guru GTT dan PTT akan kita naikkan. Bahkan para penghafal Alquran juga akan kita beri insentif,” katanya, Rabu (23/8/2017).

Sullamul menjelaskan, gaji atau insentif GTT yang semula Rp 1 juta/bulan diusulkan ada kenaikan sebesar Rp 500 ribu, atau menjadi Rp 1,5 juta/bulan. Begitu juga PTT, yang semula mendapat insentif Rp 500 ribu/bulan, diusulkan jadi Rp 1 juta/bulan.

Guru Madin/TPQ yang biasa menerima Rp 100 ribu/bulan juga diusulkan naik menjadi Rp 150 ribu atau Rp 170 ribu/bulan. “Selain itu anggarannya juga dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah yang rusak,” katanya.

Di tempat terpisah, Bupati Sidoarjo Saiful Illah, tampaknya tetap ngotot untuk terus mempertahankan rencana pembangunan gedung satu atap agar terealisasi 2018 mendatang. Pria yang akrab disapa Abah Ipul ini, mengaku akan melobi fraksi-fraksi yang menolak proyek senilai Rp 800 miliar itu.

Abah Ipul mengaku sudah mempersiapkan secara rinci dan matang gedung terpadu Pemkab Sidoarjo itu. Termasuk arsitekturnya. “Ada beberapa keunggulan dengan adanya gedung satu atap,” ujarnya.

Pertama, pemerintahan berpusat di satu lokasi. Semua organisasi perangkat daerah (SKPD) di satu gedung tentu memudahkan koordinasi. Bagian keamanan seperti satuan polisi pamong praja (satpol PP) pun dipermudah. “Tiap OPD ada 15 satpol. Jika disatukan bisa lebih efisien,” ucapnya.

Kedua, pengaturan listrik lebih mudah. Ketiga, soal keamanan. Sampai sekarang ini masih ada kehilangan barang berharga seperti laptop atau uang di kantor dinas. Dengan gedung terpadu, keamanan bisa lebih terjamin.

Keempat, meminimalisir amukan massa saat demo. “Jika salah satu dinas di lantai 17, mau lempar apa pun, tidak akan bisa,” katanya.

Kelima, efisiensi biaya perawatan dan pemeliharaan, dan tidak perlu memikirkan lahan parkir. Sebab, gedung terpadu tersebut memiliki terowongan yang menghubungkan ke Pendapa Delta Wibawa. “Saya melihatnya bukan untuk satu dua tahun, tapi jauh ke depan,” tegas Abah Ipul.

Namun, ia menyadari bahwa pemikirannya ini tidak semuanya bisa dimengerti oleh anggota dewan. Karena itu, dia bersama Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin akan mencoba melakukan pendekatan dengan fraksi-fraksi. “Kita coba selesaikan secara internal,” katanya.

Sementara itu, Wabup Sidoarjo H Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, KUA PPAS merupakan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Masing-masing pihak telah berpikir sangat keras untuk memasukkan program-program prioritas dalam KUA PPAS yang menjadi cikal bakal APBD 2018 mendatang.

“Program-program yang ada di dalam KUA PPAS semuanya baik. Semuanya bertujuan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Sidoarjo. Sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah maupun merasa menang,” jelas mantan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini.

Bahkan, kata dia, dengan penetapan program yang mayoritas disebutnya pro rakyat,  politisi yang akrab disapa Cak Nur itu menegaskan, yang menang adalah rakyat Sidoarjo. “Karena semuanya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Sidoarjo. Kita berharap, penandatanganan KUA PPAS ini menjadi langkah awal yang baik untuk melaksanakan pembangunan sesuai harapan kita bersama,” harap dia. * brt, jn, nas