BOJONEGORO (GN)-banyaknya jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro yang kosong, mulai mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Rencananya, 26 Oktober 2017 mendatang, Pemkab bakal menggelar tes tulis calon perangkat desa secara serentak di Bojonegoro.
Tak tanggung-tanggung, tahun ini Pemkab Bojonegoro membutuhkan 1.236 pejabat yang nantinya akan disebar di 419 desa. Rinciannya, untuk jabatan sekretaris desa sebanyak 128 kursi, kaur pemerintah/kasi pemerintahan 79 kursi, kaur pembangunan/kaur kesra 66 kursi, dan kaur Kestra/kasi pelayanan membutuhkan 78 kursi.
Selain itu, kaur umum/kaur TU dan Umum membuka 102 kursi, kaur keuangan 105 kursi, kaur perencanaan 217 kursi, dan kepala dusun 141 kursi. Untuk pendaftaran lowongan sebagai perangkat desa ini telah dibuka sejak 4 Agustus dan ditutup pada 8 September 2017 mendatang.
“Masyarakat yang berminat bisa langsung mendaftar di desa masing-masing,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bojonegoro, Sugeng Firmanto, Kamis (17/8/2017).
Sugeng menambahkan, untuk tes tertulis pengisian perangkat desa akan dilakukan melalui lembar jawaban komputer (LJK). Dengan cara ini, proses pemilihan calon perangkat desa bisa berjalan fair.
Apalagi, lanjut Sugeng, usai ujian lembaran jawaban peserta nanti akan langsung dikoreksi melalui computer. Sehingga para peserta bisa langsung melihat hasilnya. “Pelaksanaan tes tertulis dilakukan secara transparan, sehingga semua peserta bisa langsung tahu hasilnya termasuk yang lolos,” kata dia.
Oleh karena itu, ia meminta, peserta tes juga masyarakat tidak mempercayai adanya rumor peserta bisa diterima dengan membayar biaya tertentu. Selain itu, jangan mempercayai adanya peserta yang sudah bisa dipastikan lolos karena ‘titipan’ dari Kepala Desa (Kades) maupun camat.
“Saya juga mendengar rumor bermacam-macam terkait tes pengisian perangkat desa, mulai jagonya kades pasti diterima juga yang lainnya,” ujarnya.
Mengenai soal yang diujikan, lanjut dia, ada dua yaitu soal kemampuan dasar termasuk pengetahuan umum, wawasan kebangsaan dan tes skolastik atau tes kemampuan. Kedua soal yang diujikan tersebut akan dibuat beberapa “varian”, sehingga peserta tidak mungkin bisa bekerja sama dalam mengerjakan soal.
“Peserta yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Untuk pembuatan soal akan ditangani perguruan tinggi (PT) yang berkompeten,” kata dia.
Pemkab, katanya, sudah berkonsultasi dengan sejumlah PT di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terkait pembuatan soal tes pengisian perangkat desa. “Tapi kami belum menunjuk PT yang akan membuat soal,” ucapnya menambahkan. * ara