PASURUAN (global-news.co.id)-Proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Kamis (20/7/2017), diresmikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Dalam sambutannya, JK meminta agar kepentingan masyarakat lebih diutamakan di atas kepentingan bisnis.
“Proyek Umbulan jadi percontohan bahwa proyek yang kelihatan rumit karena melibatkan banyak kepentingan, banyak daerah, dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Kepentingan pertama masyarakat itu sendiri, bagaimana air itu dapat sampai ke masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua bagaimana investasi ini visible, yakni di samping menjadi air umum di daerah-daerah juga tetap menjadi sumber air pertanian di sekitar sini,” terang JK dalam sambutannya, Kamis (20/7/2017).
Menurut JK, sumber Umbulan merupakan Anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Keberadaan sumber air yang melimpah harus dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. “Yang paling penting harus dipahami, bahwa air merupakan kebutuhan pokok sehingga secara bisnis tak terlalu menguntungkan, tapi secara ekomomis tercapai atau memberikan banyak manfaat. Maka bagaimana kepentingan masyarakat, kepentingan daerah dan kepentingan investor dapat sejalan,” urainya.
Jk mengatakan pemerintah harus mensubsidi dalam jumlah besar dalam proyek ini sehingga air minum sampai ke masyarakat tak mampu dengan harga lebih murah. Apabila hal itu tak dilaksanakan, maka akan ada ketidakadilan. “Karena tanpa air bersih akan menimbulkan banyak masalah. Saya dapat itung-itungan kalau tak ada jaringan air bersih ke rumah-rumah, masyarakat itu kadang membeli setiap harinya. Itu harganya kira per kubiknya Rp40 ribu dibandingkan kalau PDAM itu hanya Rp5-6 ribu per kubik. Jadi tanpa upaya keras kita semua menyalurkan air bersih ke masyarakat maka akan ada ketidakadilan. Orang kota yang mampu tapi punya jaringan air bersih membayarnya Rp6 ribu. Orang tak punya jaringan membayar Rp40 ribu,” terangnya.
Sementara dalam peresmian tersebut tampak hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf dan Wakilnya Riang Kulup Prayuda. Tampak pula Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya, Wali Kota Pasuruan Setiyono, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan jajaran direksi PT META selaku pelaksana proyek.
Selain itu hadir pula ratusan pejabat dari Pemprov Jatim dan lima daerah seperti dari Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Para ulama, tokoh masyarakat dan tokoh agama Pasuruan dan warga sekitar juga diundang dalam acara tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proses ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pertengahan 2019. SPAM Umbulan direncanakan mampu memproduksi air minum sebanyak 4000 liter per detik dengan air baku berasal dari Mata Air Umbulan.
“Air hasil olahan dari Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, ini akan disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 km. Air minum tersebut akan dikelola Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Pemprov Jawa Timur untuk kemudian disalurkan ke 5 PDAM kabupaten dan kota,” ujar Darmin.
Menurutnya, setelah pelaksanaan konstruksi selesai, maka hal yang tidak kalah penting bagi proyek ini adalah pengelolaan proyek agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen berbagai pemangkukepentingan tetap diperlukan, tidak hanya selama masa konstruksi tetapi juga selama masa operasi untuk tercapainyapenyediaan air minum bagi masyarakat Jawa Timur.
SPAM Umbulan merupakan Proyek Strategis Nasional sekaligus Proyek Prioritas pemerintah. Instalasi pengolahan air minum ini telah dirintis selama 40 tahun dan baru berhasil dieksekusi pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK.
Darmin menyebut, pembangunan SPAM Umbulan terwujud karena koordinasi dan kerja keras antara pemerintah, BUMN dan Swasta. Keterlibatan badan usaha menjadi pemecah kebuntuan keterbatasan pemerintah dalam membiayai proyek infrastruktur. “Keterbatasan APBN tidak menghalangi Pemerintah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah mendukung penuh keterlibatan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU,” kata Darmin. * dtk, wrt, nas