Ngeluruk Istana Merdeka, Ribuan Nelayan Demo Menteri Susi

Ribuan nelayan saat menggelar aksi unjuk rasa terkait Permen Susi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

JAKARTA (global-news.co.id)–Ribuan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia ngeluruk gedung Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017). Para nelayan dari Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) ini menggelar demo mendesak agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mundur dari jabatannya.

‎Aksi ini juga menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan seluruh peraturan yang dibuat Menteri Susi, lantaran telah berdampak ambruknya perikanan Indonesia. “Kami mendesak Menteri Susi Pudjiastuti mundur karena telah menyengsarakan nelayan Indonesia,” kata koordinator aksi Rusdianto Samawa, di sela-sela aksinya, Selasa (11/7/2017).

Ia mengatakan, akibat Peraturan Menteri Nomor 56 dan 57 Tahun 2014,‎ para nelayan harus menanggung risiko besar lantaran matinya usaha, serta pengangguran karena melindungi nelayan lobster dan kerapu. Para nelayan juga meminta pemerintah melegalkan alat tangkap cantrang dan/atau payang di tingkat nasional dengan tidak membatasi ukuran gross ton kapal.

“Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuatkan oleh Menteri Susi, karena berdampak pada hancurnya perikanan Indonesia,” jelasnya.

Selain melegalkan cantrang, secara total ANI mengajukan sejumlah tuntutan lain antara lain, membatalkan seluruh aturan yang dibuat Susi, serta mendesak Bareskrim Polri untuk memeriksa Susi dalam kasus dugaan skandal impor garam.

Di samping itu, Aliansi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Susi terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI yang memberi status Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion).

Menurut Rusdianto, selama menjabat Menteri KKP Susi selalu monolog, tak pernah mau berdialog dan musyawarah mufakat dengan nelayan sehingga tak pernah ada solusi dari setiap kebijakan terkait nelayan yang dikeluarkan oleh Susi. “Atas berbagai peristiwa tersebut sudah layak Susi Pudjiastuti di singkirkan dari kabinet karena telah menyengsarakan nelayan dan merugikan keuangan negara,” kata Rusdianto. * cni, nas