Muhammadiyah Tawarkan Cawagub Jatim Gandeng Cagub dari NU

Suli Daim – Ketua LHKP PWM Jawa Timur.

SURABAYA (global-news.co.id)-Pertarungan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur tahun 2018 semakin memanas. Pasalnya, tidak hanya partai politik (Parpol) yang bersaing memperebutkan kursi Jatim 1 dan 2, tapi juga organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Jatim pun mulai terang-terangan berharap kadernya menjadi orang nomor 1 dan 2 di provinsi Jatim.

Jika sebelumnya sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) meminta kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim agar dilibatkan dalam mencari sosok Calon Gubernur (Cagub) Jatim yang berasal dari kader NU, kini giliran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim mengambil langkah serupa. Bedanya, PWM Jatim hanya mengingingkan agar kader Muhammadiyah menduduki kursi calon wakil gubernur (Cawagub) Jatim.

Ormas Islam terbesar kedua di Jatim setelah NU ini, ingin menawarkan kadernya sebagai Cawagub, dan disandingkan dengan  Cagub dari NU. “Muhammadiyah bagian dari masyarakat Jawa Timur, tidak ada salahnya kalau Muhammadiyah ini untuk memberikan ruang kepada NU-Muhammadiyah ini, nama-nama yang memang layak diusulkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur,” kata Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Suli Daim, kemarin.

Ia mengatakan, Muhammadiyah ini bukan partai politik, tapi sebagai organisasi kemasyarakatan. Tapi kata dia, tidak bisa dinafikan bahwa, Muhammadiyah ini amal usahanya yang besar. Memiliki ribuan sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Suli yang juga anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN menambahkan, akan sangat elok jika kedua ormas Islam terbesar ini, menempatkan kadernya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim. “Saya kira Jawa Timur ini diakui mayoritas Nahdlatul Ulama, dan saya kira Muhammadiyah kan mempunyai kekuatan yang besar. Kita tidak menafikan nasionalis dan sebagainya. Tentu, andaikan ini nanti kita munculkan calon gubernur dari NU dan wakilnya dari Muhammadiyah, itu sungguh sangat elok bagi penataan Jawa Timur ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Muhammadiyah sebagai ormas Islam tetap pada posisinya, dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur. “Persoalan siapa nanti yang kita usung, siapa yang akan direkomendasi oleh Muhammadiyah, saya kira itu bukan kewenangan Muhammadiyah untuk menyampaikan itu. Tetapi, kita serahkan nama-nama itu ke partai politik, untuk diformat sedemikan rupa, menjadi bagian dari mereka yang punya kewenangan untuk mengusulkan calon kepala daerah,” terangnya.

Ditanya, siapakah kader Muhammadiyah yang masuk nominasi menjadi calon wakil gubernur. Suli enggan membeberkannya. Ia hanya menjelaskan, ada dua agenda secara bertahap yang akan dilakukan PWM Jatim. Di antaranya mengundang para calon-calon yang beredar di publik ini, untuk bertemu dan membangun komitmen dengan Muhammadiyah.

“Siapa pun yang mempunyai komitmen visi Sidiq, Amanah, Tabliqh dan Fatonah sebagai kriteria sebagai pemimpin, itu akan menjadi bagian yang akan kita rekomendasikan ke Muhammadiyah kepada partai politik,” jelasnya.

Kader Muhammadiyah yang namanya beredar terkait Pilgub Jatim di antaranya Masfuk, mantan Bupati Lamongan sebanyak dua periode yang juga Ketua DPW PAN. Ada juga nama Suyoto-Bupati Bojonegoro yang juga mantan Ketua DPW PAN Jatim. “Kader Muhammadiyah cukup banyak. Kita belum bisa sampaikan. Kita masih ada tahapa untuk memantapkan apa yang beredar sekarang ini. Pada saatnya nanti, kita akan ekspose,” tandasnya.

Suli mengatakan, penawaran calon wakil gubernur dari kader Muhammadiyah kepada partai politik dinilai masih belum terlambat.  “Itu kan masih panjang. Karena Januari proses pendaftaran. 27 Juni 2018 waktunya sudah cukup panjang. Kita masih melakukan kajian-kajian, karena kita bukan partai politik,” terangnya.

Siapapun yang direkomendasikan Muhammadiyah dan direkomendasikan ke partai politik, katanya, tentu memiliki kriteria mana yang harus kita pilih. “Kriteria itu jelas untuk menentukan pemimpin,” jelasnya. * dtk, nas