SURABAYA (global-news.co.id)–Peredaran uang palsu (Upal) di Jawa Timur mengalami peningkatan. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jawa Timur mengimbau kepada masyarakat untuk lebih ekstra hati-hati ketika menerima uang dalam berbagai pecahan.
Data dari KPBI Jatim selama kuartal I/2017, menemukan sebanyak 7.441 lembar upal dalam berbagai pecahan. Jumlah itu naik dibanding kuartal sebelumnya mencapai 7.131 lembar. Upal terbanyak ditemukan di Jember dengan jumlah 2.324 lembar, naik dari kuartal sebelumnya sebanyak 1.672 lembar. Disusul Kediri sebanyak 1.343, naik dari kuartal sebelumnya 1.184 lembar.
Sementara penurunan peredaran upal terjadi di wilayah Surabaya dan sekitar dari 3.180 lembar menjadi 2.700 lembar. Selain itu, penurunan juga terjadi di Malang dari 1.095 lembar menjadi 1.074 lembar.
“Selama ini peredaran uang palsu tertinggi selalu terjadi di daerah Jember dan sekitarnya. Peredaran biasanya dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan,” kata Kepala KPBI Jatim, Difi Ahmad Johansyah, di Surabaya kemarin.
Peningkatan temuan upal, lanjut dia, mengindikasikan tingkat pemahaman akan ciri-ciri upal semakin tinggi. Karenanya, ia berharap aparat penegak hukum lebih responsif lagi terhadap laporan masyarakat terkait temuan upal. “Kami terus berupaya melakukan pencegahan peredaran uang palsu, baik dengan cara represif maupun preventif,” katanya.
Di sisi lain, KPBI Jatim mendorong agar masyarakat meningkatkan elektronifikasi transaksi atau pembayaran nontunai. Hal ini dilakukan guna menghindari pembayaran dengan upal. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah penggunaan uang elektronik pada pembayaran tol, seperti tol Surabaya-Gresik serta ruas jalan tol Simpang Susun Waru- Juanda.
Pada akhir 2016, telah dicanangkan pula pembayaran tol nontunai multibank. Hal ini berlaku untuk pembayaran jalan tol Surabaya-Gresik dan Surabaya-Mojokerto. “Untuk ruas jalan tol Surabaya-Gempol akan diimplementasikan semester ini,” imbuh Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah KPBI Jatim Taufik Saleh.
Taufik menyatakan, pihaknya juga mendukung diresmikannya kawasan nontunai di Pelabuhan Tanjung Perak. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyukseskan pelaksanaan e-parking.
Dengan banyaknya transaksi nontunai tersebut, lanjut dia, tingkat keamanan dalam bertransaksi semakin terjaga. Selain itu, juga bisa menekan peredaran upal. Pembayaran nontunai juga akan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
“Kami juga mendorong lembaga-lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta untuk menerapkan transaksi nontunai. Kami juga sosialisasi ke pondok pesantren agar transaksi nontunai bisa diterapkan di lembaga pendidikan keagamaan tersebut,” pungkasnya. * okz, nas