SURABAYA (global-news.co.id)-Deklarasi Kota Surabaya sebagai kota layak anak tampaknya belum berjalan sesuai harapan. Buktinya, hingga kini masih banyak balita di Surabaya yang kekurangan gizi.
Data dari hasil evaluasi serapan anggaran dari Dinas Kesehatan di Komisi D DPRD Kota Surabaya, mencatat dari sebanyak 210.000 balita di Surabaya, ada sebanyak 33.600 balita yang mengalami gizi kurang, atau sekitar 16 persen balita kekurangan gizi.
“Kami kemarin sudah evaluasi, ternyata data terbaru saat ini masih ada 16 persen balita dan anak-anak Surabaya yang masih mengalami gizi kurang,” kata anggota Komisi D, Reni Astuti, Senin (17/7/2017).
Padahal di dalam data itu masih ada sebanyak 86.000 anak usia di bawah dua tahun, atau yang berada pada masa seribu hari pertama kehidupan yang membutuhkan perhatian khusus asupan gizi. “Persoalan gizi kurang ini tidak boleh disepelekan. Sebab jika dibiarkan akan berpengaruh ke pertumbuhan anak ke depannya. Karena itu, Dinas Kesehatan harus memantau secara seius, bukan hanya untuk soal kuantitasnya saja. Melainkan juga kualitasnya,” ucap Reni.
Politisi PKS ini pun mengaku, telah mendapatkan laporan adanya perubahan sistem penyaluran program pemberian makanan tambahan membuat penurunan kualitas penyaluran. Salah satunya yang terjadi di Posyandu di Kecamatan Sawahan. Posyandu mengeluhkan makanan yang sampai ke tempat mereka terkadang sudah bau.
“Dimungkinkan karena ada perubahan, kalau dulu yang menyediakan makanan tambahan adalah dari Posyandunya secara langsung. Sedangkan saat ini yang menyediakan adalah dari UKM,” ucap Reni.
Dengan suplay seperti ini, memang tidak menutup kemungkinan kualitas makanan menurun dan sampai bau lantaran pengirimannya telat maupun ada faktor yang lain. “Masalah ini tidak boleh disepelekan. Justru yang masalah riil di lapangan ini yang harus dipantau secara ketat. Jangan sampai dana APBD terserap secara kuantitas namun secara kualitas kurang bagus,” katanya.
Ia juga meminta, kalaupun penyediaan makanan tambahan disediakan oleh UKM, namun ia menyarankan agar UKM-nya diambilkan dari UKM yang ada di kawasan posyandu terdekat. “Kami minta dalam enam bulan ke depan Dinkes harus bisa menurunkan jumlah anak bali kurang gizi,” tegas Reni.
Sebab, target hingga akhir tahun ini jumlah anak dengan gizi buruk harus turun jadi 9,5 persen. “Targetnya sampai akhir tahun 2017 harus jadi 9,5 persen. Enam bulan harus bisa dimaksimalkan agar bisa berkurang anak dengan gizi kurang,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan jumlah anak Surabaya yang mengalami gizi kurang ada 16,7 persen. “Kita sudah di atas standar nasional dimana gizi kurang 16,7 persen. Kalau standar nasionalnya 20 persen,” ucap Febria. Sedangkan menurutnya target gizi kurang ditargetkan bisa tercapai 9,5 persen pada tahun 2020.
Sedangkan untuk masalah gizi buruk Kota Surabaya sudah melampaui target. Targetnya gizi buruk harus di bawah 1 persen. Dan capaiannya saat ini untuk gizi buruk hanya 0,1 persen. * pur