Skenario Pakde Karwo Atasi Ketidakpastian Anggaran

Gubernur Jatim lakukan Pengambilan Sumpah Janji Pelantikan dan Sertijab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Grahadi, Surabaya, Jumat (2/6/2017).

SURABAYA(global-news.co.id)-Kondisi penerimaan negara dalam tiga tahun terakhir mengalami stagnan, bahkan cenderung turun. Hal ini menyebabkan anggaran dari pemerintah ke provinsi dan ke kabupaten/kota mengalami penurunan.

Karenanya, para pejabat baik di lingkungan Pemprov Jatim maupun Kab/Kota harus menyiapkan scenario, untuk penyelamatan pembiayaan untuk kesejahteraan di tengah era ketidakpastian pembiayaan.

Gubernur Jatim Soekarwo pun menyarankan, agar para pejabat pemerintah menerapkan tiga langkah strategis untuk mengatasi hal ini. Pertama, belanja tetap dan rutin harus berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Belanja tetap, seperti belanja pegawai, pemeliharaan gedung dan perjalanan dinas.

“Saya minta Pak Sekda untuk manajemen keuangan harus rinci, agar kualitas pembangunan kita tidak turun. Untuk itu saya minta budget policy harus menetapkan PAD terutama dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan rutin. Ini strategi menyelamatkan atas ketidakpastian,” jelas Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim, Jumat kemarin.

Kedua, dengan melakukan strategi pembiayaan non-APBD, salah satunya mendorong beberapa Organisasi Perangkat Daerah/OPD untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah/BLUD. Misalnya, rumah sakit harus bisa mengembangkan klinik yang memberikan harapan, seperti klinik kecantikan.

“Semua yang menghasilkan barang dan jasa harus bisa dijual. Seperti rumah sakit, UPT sektor perikanan dan pertanian, badan diklat dan lain-lain harus menjadi BLUD, sehingga bisa membiayai dirinya sendiri,” ungkapnya.

Ketiga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi harus menjadi industri urutan nomor dua setelah Bank Jatim. Caranya, dengan skema yang sudah ditetapkan, yakni deviden dijadikan sebagai setoran, bukan mengambil dari APBD.

“Salah satunya melalui kesepakatan dengan Pertamina agar operator pertamina atau pihak ketiga yang lain, devidennya sebagai cicilan terhadap penyertaan. Ini strategi kita,” jelas Pakde Karwo.

Dikatakannya, seluruh program Pemprov Jatim selama ini berjalan baik meskipun ada krisis ekonomi. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim dan keuntungam jual beli barang yang terus naik. Namun masalah penurunan kemiskinan masih menjadi persoalan.

“Ini yang sedang dicek apakah kemiskinan karena masalah struktural atau kultural. Kemiskinan kultural karena pendidikan dan kesehatan kurang bagus,” katanya.

Pakde Karwo juga mengusulkan pada gubernur periode berikutnya untuk mengembangkan konsep ekonomi syariah. Salah satunya dengan mendorong masyarakat menyalurkan uangnya melalui lembaga keuangan mikro syariah, seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT), untuk kemudian dijembatani ke industri jasa keuangan.

Menurutnya, saat ini ada sekitar Rp 327 triliun, uang masyarakat Jatim yang belum masuk ke industri jasa keuangan. Ini harus dilakukan agar uang masyarakat jadi usaha yang produktif, kalau disimpan di bantal saja menjadi konsumsi, untuk beli motor dan sebagainya, terangnya. * nas