Gubernur Jatim Minta Full Day School Ditunda

Pakde Karwo bersama Gus Ipul saat mendampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (16/6/2017) malam.

SURABAYA (global-news.co.id)-Wacana penerapan Full Day School (FDS) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun ajaran 2017 ini, langsung mendapat respon dari Gubernur Jatim Soekarwo. Kepada global news, pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo ini meminta agar rencana FDS ditunda dulu.

Pakde Karwo juga mengaku telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Kabiro Hukum Jatim untuk membahas program tersebut. Mengingat rencana Full Day School saat ini masih ramai dibicarakan di media sosial atau media-media yang lain.

“Kami akan mencari rumusan yang terbaik bagi masyarakat Jatim. Karena itu di tunda dulu pelaksanaan Full Day School di Jatim,” tegas Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo saat dikonfirmasi usai mendampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, saat melakukan pertemuan dan buka puasa bersama dengan ulama se-Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (16/6/2017) malam.

Dalam waktu dekat, lanjut Pakde Karwo, pihaknya juga akan berkirim surat ke Kemendikbud dan Presiden RI, meminta supaya pelaksanaan Full Day School di Jatim ditunda terlebih dulu, sebelum pemerintah mengajak seluruh stake holder untuk dialog merumuskan rumusan yang terbaik.

“Jatim itu memiliki kearifan lokal berupa madrasah diniyah salafiyah, dan sejak 2006 menjadi program Pemprov Jatim melalui Bosda Madin hingga sekarang. Kalau tidak ada itu maka basic moral spiritual masyarakat Jatim yang kuat akan hilang. Ini khas Jatim yang harus dipertahankan karena bisa membuat Jatim tenang dan rahmatan lil alamain bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain,” beber Pakde Karwo.

Terkait adanya beberapa kepala daerah di Jatim yang mendukung program Full Day School, Gubernur Jatim dalam waktu dekat juga akan membuat Surat Edaran kepada Bupati/Wali Kota di Jatim, untuk menunda dulu pelaksanaan Full Day School di daerahnya masing-masing, sebelum ada rumusan terbaik dari pemerintah.

“Kita ini negara demokrasi sehingga pemerintah harus membuka ruang publik untuk dialog. Mereka yang mendukung Full Day School dan mereka yang khawatir Madrasah Diniyah Salafiyah mati karena pemberlakuan Full Day School harus diajak dialog untuk mencari rumusan yang terbaik,” terang Pakde Karwo.

Di tempat yang sama, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim, KH Hasan Mutawakkil Alallah menegaskan, bahwa realiatas keberadaan lembaga pendidikan swasta itu sangat membantu pemerintah, agar anak-anak muda bisa mengenyam bangku sekolah. Mengingat lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah jumlahnya masih kurang memadai.

“Kami berharap pemerintah aspiratif. Langkah yang akan ditempuh PWNU Jatim membuat surat resmi kepada pemerintah pusat, dan kami berharap Pemprov Jatim juga menolak keputusan Kemendikbud sebagai aspirasi mayoritas rakyat Jatim terutama mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan,” tegas Kiai Mutawakkil.

Keputusan resmi PWNU Jatim menolak Full Day School, lanjut kiai Mutawakkil akan diumumkan Minggu (18/6) besok bersamaan dengan kegiatan Buka Bersama antara pengurus PBNU, PWNU Jatim dan PCNU se Jatim di Kantor PWNU Jatim. “Kalau mau tahu keputusan resmi PWNU Jatim, hadir saja pada Minggu besok,” pungkasnya. * nas