DPRD Kota Mojokerto Konsultasi Pemprov soal Pengganti Ketua DPRD

Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo menggunakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta,

MOJOKERTO (global-news.co.id)–Pasca empat pejabat di Pemkot Mojokerto terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sekertaris Dewan Kota Mojokerto, Mohammad Efendi, Senin 19/6/2017, bersama Bagian Pemerintahan, Hukum ke Pemprov Jatim untuk konsultasi terkait pengisian jabatan 3 pimpinan dewan definitif. Pasalnya, kekosongan jabatan pimpinan dewan tidak boleh terlalu lama.Karena, dikhawatirkan bisa mengganggu mekanisme dewan mengambil kebijakan.

“Semakin cepat jabatan itu diisi akan semakin baik. Makanya, kami secepatnya hari ini (kemarin –red.) berkonsultasi ke pemprov. Agar kursi pimpinan segera diisi,” tandasnya.

Efendi juga tak menyangkal, jika beberapa petugas dari KPK, kemarin menggeledah beberapa ruangan pimpinan dewan. Mereka membawa berkas dan server CCTVdi DPRD Kota Mojokerto. Diduga berkas yang diamankan KPK adalah berkas usulan berbagai proyek dari masyarakat.

Sementara, Ketua  Fraksi PDIP, Febriana Imeldyawati mengatakan, sesuai mekanisme pengganti pimpinan dewan definitif nasibnya berada di tangan fraksi peroleh suara terbanyak. Dari hasil rapat itu akan dipilih siapa figur yang layak menjadi pimpinan dewan. Figur yang dipilih itu berasal dari usulan fraksi yang memperoleh sura terbanyak dalam perolehan kursi dan suara dalam Pemilu lalu.

Menurut Febriana Imeldyawati yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto membidangi pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan kesra dia sangat terkejut 3 unsur pimpinannya terkena OTT KPK. Dia tidak datang ke acara tersebut, karena ada kegiatan lain, dan dia juga tidak ikut konsultasi tentang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dengan Kementrian Pendidikan di Jakarta.

Maklum, Febriana Imeldyawati menduduki Ketua Komisi III baru tiga bulan.

Untuk diketahui, KPK, Jumat malam menangkap 4 oknum pejabat di sebuah rumah di kawasan Magersari. Mereka adalah, Purnomo (Ketua  DPRD dari PDIP), Abdullah Fanani (Wakil Ketua dari PKB) dan Wakil Ketua dari PAN Umar Faruk, dan Wiwit Febriyanto Kepala DPUPR Kota Mojokerto.

Program PENS sendiri mulai ada di tahun 2015. Waktu itu, Pemkot Mojokerto dan masyarakat ingin di Kota Mojokerto ada perguruan tinggi negeri, dan Pemkot Mojokerto memilih lokasi berdirinya PENS nantinya di Pulorejo. Setahun kemudian Pemkot Mojokerto mengalokasikan dana sekitar Rp 8 M dari APBD untuk pengadaan tanah dan pembangun gedungnya. Karena pembangunan fisik tidak kunjung ada, membuat alokasi dana APBD untuk program itu tidak terserap di tahun itu. Di tahun 2017, Pemkot Mojokerto kembali memunculkan program serupa dengan mengalokasikan dana Rp 13 M. Dana itu dititipkan di DPUPR dan satuan kerja itu dipimpin Wiwit Febriyanto. Namun, sampai pertengahan tahun, lelang dan pembangunan fisik gedungpun sampai kini belum ada, dan tak sepekan lalu KPK gelar OTT dan menangkap 4 oknum pejabat. bas