Mensos: Bantuan PKH Mampu Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Mensos Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri launching bantuan sosial non tunai PKH Kabupaten Tuban, Senin siang (22/5/2017).

TUBAN (global-news.co.id)–Menteri Sosial (Mensos) RI Hj Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tuban yang tersebar di 20 kecamatan. Hal ini disampaikan Mensos saat launching bantuan sosial non tunai PKH Kabupaten Tuban di Pendopo Krido Manunggal, Senin siang (22/5/2017).

Menurut Khofifah, pendamping PKH telah mampu mengedukasi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tentang pemanfaatan bantuan dan penggunaannya. Bansos PKH juga diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ia berharap dengan bantuan ini mampu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. “Program-program dari pemerintah pusat yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan kita maksimalkan, dan ke depan lebih difokuskan pada bantuan non-tunai,” kata Mensos.

Langkah ini, lanjut Khofifah, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan dari pemerintah. Apalagi sekarang sudah menggunakan sistem bantuan non tunai. “Bantuan ini bisa gunakan untuk membayar kebutuhan sekolah, SPP, regustrasi atau daftar ulang anak sekolah,” tuturnya.

Di sela-sela sambutannya, Khofifah sempat berbaur dengan ratusan ibu-ibu yang hadir dalam launching tersebut. Di kesempatan itu, Khofifah menanyakan langsung kepada para penerima bantuan tersebut.

“Ibu-ibu bantuan ini nantinya digunakan untuk apa?,” tanya Mensos dihadapan ratusan KPM.

Pertanyaan Mensos pun langsung disambut salah satu penerima bantuan. “Untuk kebutuhan sekolah anak-anak,” jawab salah satu warga.

Mendengar jawaban tersebut, wanita asli Surabaya ini mengapresiasi jawaban KPM. “100 jawaban ibu,” ujar Khofifah yang disambut tepuk tangan ratusan peserta yang hadir.

Yatik salah satu KPM yang mengaku menjadi KPM PKH sejak 2007 dari Kecamatan Tuban Kota mengatakan, dirinya sangat senang dengan adanya program PKH. Program tersebut sangat membantu dirinya dan keluarga, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak-anak yang masih sekolah.

Untuk bantuan sosial di Provinsi Jawa Timur sendiri, pada 2017 mencapai Rp 6 triliun, meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp 4,83 triliun. Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

Saat ini, dari PKH Tunai di Jawa Timur terdapat 500.848 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan bantuan sebesar Rp 946.602.720.000, PKH Non Tunai sebanyak 598.306 keluarga dengan bantuan Rp 1.130.798.340.000. Bantuan Rastra sebanyak 2.742.633 Jiwa dengan anggaran sebesar Rp 3.761.795.422.800 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) kepada 147.296 keluarga dengan anggaran Rp 194.430.720.000, sehingga total semuanya adalah Rp 6.033.627.202.800. (hud)