SURABAYA (global-news.co.id)-Rencana proyek pembangunan angkutan massal cepat berupa trem di Surabaya yang digagas Pemkot Surabaya bakal gagal terwujud. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui, hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, dirinya diberitahu bahwa jika mengandalkan APBN, sulit direalisasikan.
Namun demikian, ia menegaskan, megaproyek yang membutuhkan anggran sekitar Rp 2,2 triliun tersebut, sudah diatur dalam Peraturan Presiden. “Bu Menteri (Keuangan) mengatakan APBN sulit, tapi kan sudah ada Perpres-nya. Makanya aku bingung,” terangnya, usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Surabaya, kemarin.
Risma mengungkapkan, pembangunan moda transportasi massal di Indonesia dilaksanakan di 7 daerah. Namun, seluruh daerah tersebut juga terkendala, karena gak ada alokasi anggaran di APBN. “Ada 7 daerah, Bandung bahkan sudah lelang. (Anggarannya) gak ada semuanya,” tuturnya.
Wali Kota mengaku system pembiayaan pembangunan angkutan massal cepat “trem” bisa menggunakan system pembiayaan public private partnership (PPP). Sistem ini memungkinkan pihak swasta membangun infrastruktur yang dibutuhkan dengan dana sendiri. Kemudian pemerintah akan membayar dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan jangka pembayaran.
Hanya saja menurutnya, khusus Kota Surabaya pelaksanaannya tak bisa dilakukan melalui tender, karena dalam Perpres yang mengatur disebutkan BUMN yang membangun. “Tapi, kalau system public private partnership (PPP), harus tender,” tegasnya.
Risma mengaku, rencananya Senin (5/6/2017) mendatang, pemerintah pusat akan kembali mengundang pemerintah kota untuk membahas masalah trem. “Minggu depan kita diundang rapat lagi,” jelas mantan kepala Bappeko Surabaya ini.
Mengenai rencana pembangunan moda transportasi massal yang menghubungkan kawasan barat dan timur, Risma mengungkapkan, sudah ada pihak investor yang siap membiayai pembangunannya. “Tapi polanya seperti apa, karena dia (Investor) ingin nyumbang,” terang wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.
Mendapati adanya kegagalan perencanaan proyek trem tersebut, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Mochammad Mahmud sejak awal sudah mencium adanya ketidakjelasan megaproyek tersebut. Kalau pun terealisasi, menurut Mahmud, hanya akan menjadi moda transportasi wisata. Bukan moda transportasi massal.
“Selama ini progress update proyek trem seperti apa, kami tidak diajak Koordinasi. Sulit menjadi transportasi massal dan hanya jadi kereta wisata,” kata Mahmud.
Karena menjadi perhatian publik, Komisi C pun berinisiatif mendatangi Kementeian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, terkait kejelasan megaproyek tersebut. “Kita akan ke Kemenhub untuk mempertanyakan kejelasan proyek trem ini,” pungkasnya. * pur