Banjir Masih Hantui Warga Gresik Selatan

Kondisi banjir di wilayah Gresik Selatan akibat luapan Kali Lamong.

GRESIK (global-news.co.id) – Warga Gresik yang berdomisili di wilayah selatan, tampaknya harus tetap ekstra waspada untuk menghadapi banjir kiriman dari Kali Lamong. Bahkan diprediksi banjir kiriman akan semakin besar, mengingat aliran kali Lamong kondisinya dari tahun ke tahun semakin menyempit.

Temuan ini terlihat saat Komisi III DPRD Gresik bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di bantaran Kali Lamong, tepatnya di jembatan Munggugianti Kecematan Benjeng, Selasa (9/5/2017).

Dari sidak itu pihaknya menemukan fakta bahwa ada penyempitan dan pendangkalan pada Kali Lamong itu yang cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, data dihimpun dari DPU TR terkait letter C awalnya Kali Lamong memiliki lebar rata-rata 35 meter sampai 45 meter. Namun sekarang menyempit menjadi 10 meter hingga 15 meter.

“Dulu bantaran Kali Lamong di bawah jembatan Desa Munggugianti lebar 65 meter. Tapi karena tak pernah dikeruk dan dinormalisasi membuat sungai menjadi dangkal,” terang Anggota Komisi III DPRD Gresik, Hamzah Takim.

Hamzah Takim menerangkan dari hasil di lapangan pendangkalan Kali Lamong mulai terjadi dari Kecamatan Balongpanggang hingga ke Kecamatan Cerme. Jadi saat hujan deras, air kiriman dari daerah bantaran sungai Jombang, Mojokerto Kali Lamong tidak bisa menampung dan akhirnya meluber.

“Inilah penyebab banjir. Kali Lamong menyempit dan dangkal, ya wajar kalau selama ini masih banjir,” ungkapnya.

Senada juga disampaikan Dwi Laksono, anggota Komisi III DPRD Gresik lainnya. Menurut anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini, penyempitan aliran sungai dan pendangkalan ini dapat memicu banjir kiriman semakin besar. Jika, tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini.

“Kami kaget sebab berdasarkan data kretek desa, luas Kali Lamong antara 35 hingga 45 meter. Namun, kenyataannya saat ini malah menyempit dengan luasan antara 10 sampai 15 meter,” kata Dwi Laksono.

Karenanya, ia mendesak pihak Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) maupun dari DPU TR untuk segera melakukan pengerukan atau normalisasi sungai. Jika tidak, lumpur di pinggir aliran Kali Lamong akan semakin mengeras, dan akan mempersulit proses normalisasi.

“BBWS dan Pemkab Gresik harus bergerak cepat menangani persoalan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretrais Komisi III DPRD Gresik Ahmad Kusriyanto dari F-PDIP meminta, DPU TR Gresik melalui camat-camat agar mengumpulkan setiap kepala desa yang wilayahnya dilalui Kali Lamong. Baik di wilayah Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme maupun Kecamatan Kedamean untuk memberikan patok atau tiang pembatas sempadan kali.

“Semua kepala desa harus mengukur kembali luasan Kali Lamong sesuai dengan luasan yang resmi di masing-masing wilayahanya. Sehingga, dapat diketahui batas setiap sembadan Kali Lamong dari Balongpanggang hingga Cerme,” ujarnya.

Dari situ, lanjut politisi PDIP itu, komisinya bersama DPU TR membuat kajian ulang dan melaporkan ke BBWS. Sehingga, BBWS mendapat data untuk menyikapi atas terjadinya luapan air Kali Lamong yang terjadi setiap saat.

“Harapan kami dengan adanya temuan ini, BBWS segera melakukan perbaikan Kali Lamong. Sebab, jika tidak segera diperbaiki Gresik Selatan setiap tahun menjadi langganan banjir kiriman saat musim hujan,” tandasnya.

Di tempat yang sama Ketua Komisi III DPRD Gresik Moh Syafi’ AM berharap sidak ini bisa menyelesaikan normalisasi Kali Lamong. Pasalnya, hasil koordinasi bersama BBWS untuk fokus normalisasi Kali Lamong pihak Pemkab Gresik harus menyelesaikan pembebasan lahan. “Dimana pihak BBWS sudah bertemu dengan DPU TR Gresik untuk mengukur ulang lebar bantaran Kali Lamong,” pungkasnya.  (sep/bjc/suc)