SURABAYA (global-news.co.id) – Serapan dana loan agreement dari Pemprov Jatim untuk usaha primer dan skunder rendah. Dari anggaran Rp 400 Miliar yang disiapkan baru terserap Rp 94 Miliar.
“Memang serapannya masih rendah karena menajemennya kurang pas. Dan sekarang sudah diperbaiki sehingga serapannya jauh lebih bagus,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi, Selasa (31/1).
Karena itu sejak Agustus 2016, dilakukan perubahan menajemen droping. Sebelumnya alur pengajuan harus melalui persetujuan gubernur, sehingga prosesnya lama.
Sedangkan saat ini persyaratan dan penentuan persetujuan pengajuan kredit diserahkan pada bank yang ditunjuk, sehingga prosesnya lebih cepat.
“Sudah ada Pergub untuk perubahan ini dan hasilnya sangat bagus. Sebelum Agustus dana yang terserap hanya Rp 6 miliar. Pasca perubahan itu, sampai saat ini terserap Rp 94 miliar,” terangnya.
Sejumlah perubahan dilakukan untuk mempercepat serapan program pinjaman buna lunak ini. Di antaranya menjngkatkan plafon anggaran yang awalnya Rp 20 juta menjadi Rp 50 juta.
Dalam waktu dekat, menurut Jumadi, akan ada perubahan baru dengan mengembangkan sektor usaha. Dengan upaya ini akan banyak pengusaha kecil bisa bertahan dan berkembang.
“Selain sektornya dikembangkan, selain usaha primer usaha skunder juga bisa namun dengan beberapa syarat. Minggu ini draf Pergubnya selesai,” ungkapnya.
Program ini diharapkan mampu membuat perputaran modal di desa yang selama ini sangat kecil. Mayarakat diajari mengenal banking system dengan bunga rendah. “Dengan sistem pinjaman lunak, pola pikir masyarakat akan lebih maju bila dibandingkan dengan pemberian hibah,” pungkasnya.(zal)