Meski Hujan, BPBD Imbau Potensi Bencana Kekeringan

GN/Istimewa Beberapa wilayah Jawa Timur berpotensi mengalami bencana kekeringan meski beberapa waktu terakhir ada sebagian wilayah yang dilanda banjir.

GN/Istimewa
Beberapa wilayah Jawa Timur berpotensi mengalami bencana kekeringan meski beberapa waktu terakhir ada sebagian wilayah yang dilanda banjir.

SURABAYA (Global News)-Meski beberapa kali terjadi hujan, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengimbau masyarakat agar mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana kekeringan yang menimbulkan dampak ikutan seperti kebakaran hutan, misalnya.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudarmawan mengungkapkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa saat ini sejatinya masih musim kemarau. Meski demikian, kerap terjadi hujan di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah di Jawa Timur yang dilanda banjir.

Kondisi ini, menurut Sudarmawan, merupakan dampak fenomena La Nina atau turunnya suhu di muka laut Samudera Pasifik sehingga menjadikan turunnya hujan di sebagian wilayah di Jatim.

“Secara umum, fenomena hujan di musim kemarau disebut kemarau basah yang diprediksi terjadi hingga awal 2017. Kendati demikian, mewaspadai kekeringan harus tetap diutamakan,” kata Sudarmawan, Jumat (16/9/2016).

Kata Sudarmawan, pihaknya tak heran dengan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor akibat hujan deras, yang kemudian membuat sungai atau kali meluap. “Semua pihak harus terlibat untuk meminimalisasi potensi kekeringan di Jatim,” ujar Sudarmawan.

Berdasarkan catatannya, beberapa daerah yang berpotensi dilanda kekeringan antara lain Pasuruan, Lumajang, Situbondo, Bangkalan, Sumenep dan beberapa daerah lain.

Berbagai cara, dilakukan BPBD kabupaten/kota, termasuk salah satunya menyuplai air bersih ke desa-desa yang menjadi titik kekeringan. “Penanganan ini untuk jangka pendek dan rutin dilakukan. Apalagi sejauh ini belum ada laporan atau pernyataan dari kepala daerah terkait tanggap darurat kekeringan sehingga masih bisa tertangani,” ucapnya.

Sebagai catatan, pada 2015, BPBD Jatim mengucurkan anggaran mencapai Rp 4 miliar untuk menyuplai air di sejumlah daerah yang dilanda kekeringan, sekaligus bantuan pengadaan sarana prasana.

Hingga Oktober tahun lalu, kekeringan melanda di 26 daerah, yang di 512 desa di 24 daerah termasuk dalam kategori kritis sehingga diperlukan suplai untuk mengantisipasi kekurangan air bersih. (faz)