Masyarakat Jatim Banyak Dirugikan, Libas Penawaran Investasi Bodong!

 

Herman Halim Ketua Perbanas Jatim (kanan) bersama Sukamto Kepala OJK Regional 4 Jatim (dua dari kanan) dan Benny Siswanto Pimpinan BI Jatim (empat dari kanan) berpose bersama seusai acara Silaturrahim yang digelar OJK Regional 4 Jatim di BK3S Convention Centre, Rabu (20/7/2016).

GN/Erfandi Putra Herman Halim Ketua Perbanas Jatim (kanan) bersama Sukamto Kepala OJK Regional 4 Jatim (dua dari kanan) dan Benny Siswanto Pimpinan BI Jatim (empat dari kanan) berpose bersama seusai acara Silaturrahim yang digelar OJK Regional 4 Jatim di BK3S Convention Centre, Rabu (20/7/2016).

SURABAYA (Global News)-Berbagai bentuk investasi bodong di berbagai daerah semakin marak ditawarkan kepada masyarakat, termasuk di Surabaya. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mengambil tindakan tegas, karena perkembangannya sangat merugikan masyarakat.

“Cukup banyak laporan yang masuk kepada kami. Berbagai penawaran investasi, seperti penawaran investasi emas, koperasi dan lainnya di Surabaya belakangan makin marak. Karena itu, kami segera bertindak,” kata Kepala Kantor OJK Regional 4 seusai acara silaturrahmi Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur Tahun 1437 H di BK3S Convention Centre, Rabu (20/7/2016).

Menurut Sukamto, kebanyakan penawaran investasi itu hanya mengantongi SIUP dari Dinas Perdagangan. Seharusnya mereka itu mempunyai surat izin dari OJK untuk melakukan operasional secara resmi. “Sejumlah penawaran investasi itu memang ada yang meresahkan masyarakat. Karena itu masyarakat jangan asal ikut berinvestasi. Lihat dulu, apakah perusahaan yang diikuti itu resmi atau tidak,” kata Sukamto.

Untuk itu, OJK bersama instansi lainnya sudah membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi. Tujuannya untuk memberantas investasi bodong tersebut.

OJK bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.

Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan  Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi ditandatangani  oleh pimpinan tujuh kementerian dan instansi itu di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Akhir-akhir ini sejumlah money game sangat marak beroperasi di tengah masyarakat kota  sampai pedesaan dalam aneka bentuk. Mulai dari yang menyamar sebagai koperasi, MLM gadungan, sampai seolah-olah bisnis emas. Korban terus berjatuhan, tetapi hal serupa ini tetap saja terus muncul secara berulang. Sehingga sangatlah penting revitalisasi fungsi Satgas Waspada    Investasi menjawab tantangan tersebut di atas, sehingga masyarakat terlindungi dari upaya kejahatan berkedok investasi dan atau lebih menyadari konsekuensi serta risikonya jika dihadapkan pada tawaran yang memberi imbal yang di luar batas kewajaran,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana

masyarakat dan pengelolaan investasi.

Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:  Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Nota Kesepakatan antarpimpinan institusi anggota Satgas Waspada Investasi disusun sebagai payung hukum Satgas untuk memperkokoh komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi.  Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi antara lain meliputi :

Preventif

  1. Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat
  2. Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi
  3. Mengidentifikasikan dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran- tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet
  4. Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi

Kuratif

  1. Kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian/penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi
  2. Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Represif

Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan  Anggota Satgas Waspada Investasi juga sepakat untuk membentuk Tim Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah dengan perwakilan anggota dari lembaga yang sama dengan Satgas Waspada Investasi di pusat. Tim Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah berfungsi sebagai sarana  koordinasi antara Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan dengan instansi/dinas di    pemerintah daerah terkait.

Sampai dengan 11 Juni 2016, masyarakat telah menyampaikan adanya permintaan informasi dan/atau pertanyaan terhadap legalitas 430 perusahaan yang menawarkan investasi kepada masyarakat. Dari sejumlah itu terdapat 374 tawaran investasi yang berkaitan dengan keuangan (antara lain emas, forex, e-money, e-commerce, investasi haji dan umroh) sementara sisanya sebanyak 56 tawaran berupa investasi di bidang properti, tanaman, komoditas dan perkebunan.

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, seluruh perusahaan yang menawarkan investasi dan diragukan aspek legalitasnya tersebut, ternyata tidak satupun yang terdaftar di OJK. Dari jumlah tersebut, terdapat 388 tawaran dari perusahaan yang sama sekali tidak memiliki kejelasan ijin beroperasi, 13 tawaran dari perusahaan yang memiliki SIUP/TDP tetapi tidak memiliki ijin yang terkait dengan investasi yang dilakukan, 23 tawaran yang menjadi lingkup perdagangan komoditas, dan 6 tawaran dari perusahaan yang berbentuk koperasi.

OJK juga meminta masyarakat untuk terlebih dahulu berkonsultasi terkait penawaran investasi keuangan yang dianggap mencurigakan ke Layanan Konsumen OJK melalui telepon 1500655 atau email: waspadainvestasi@ojk.go.id, ataupun mendatangi kantor OJK terdekat yang ada di berbagai kota.fan