JAKARTA (Global News)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Kepala Negara langsung melantik 12 menteri dan Kepala BKPM Rabu (27/7/2016) di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Luhut Binsar Pandjaitan digeser dari posisi Menko Polhukam digantikan Wiranto. Kini Luhut menjabat Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.
YANG menarik, Jokowi lagi-lagi memberi jatah menteri kepada parpol yang baru bergabung mendukung Pemerintah. Selain itu, PKB yang selama ini digembar-gemborkan akan dikurangi jatah menterinya ternyata tetap dengan empat menteri. Menteri PKB hanya berganti nama yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal-Transmigrasi (PDTT) yang semula dijabat Marwan Djafar kini kursi ini diisi kader PKB lain yakni Eko Putro Sandjojo. Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M. Nasir tetap dalam posisinya.
Yang juga menarik, menteri BUMN Rini Soewandi yang kerap diisukan akan dicopot dari jabatannya ternyata masih dipertahankan oleh Jokowi. Tarik menarik soal posisi Rini dikabarkan sempat alot.
Begitu pula dengan Kepala BKPM Franky Sibarani harus turun satu tingkat jadi wakil menteri sebab posisi Kepala BKPM sekarang dijabat Thomas Trikasih Lembong yang semula menjabat menteri perdagangan.
Dua menteri yang sempat bikin gaduh, yakni Rizal Ramli dan Sudirman Said, juga diganti. Rizal diganti Luhut Binsar Pandjaitan yang semula menjabat Menko Pulhukam, sedang Sudirman Said diganti wajah baru Archandra Tahar yang kini menjabat Menteri ESDM. Archandra merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan merupakan salah satu pengusul off shore blok Masela. Dia juga memiliki firma di Amerika Serikat.
Ignasius Jonan yang sempat dipuji memiliki kinerja yang baik sebagai menteri perhubungan juga diganti. Posisinya sekarang diisi Budi Karya Sumadi yang sebelumnya menjadi Direktur Utama Angkasa Pura II.
Airlangga Hartato mendapat jabatan sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Saleh Husin. Airlangga adalah representasi dari Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya kepada pemerintah.
Prof. Muhajir Effendy yang mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, mendapat kepercayaan menjabat Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Baswedan. Sedang Asman Abnur yang merupakan representasi dari Partai Amanat Nasional (PAN) menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Yuddy Chrisnandi.
Sama dengan SBY, Presiden Jokowi juga memberikan kepercayaan kepada Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Mbak Ani, panggilannya, baru saja berkiprah di dunia internasional menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Seperti janjinya dulu Mbak Ani benar-benar kembali lagi untuk ikut membangun negerinya di bawah Pemerintahan Jokowi-JK.
Enggartiasto Lukita yang politisi Partai Nasdem dan juga seorang pengusaha serta pernah menjadi Ketua Real Estate Indonesia (REI), mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Thomas Lembong yang digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sementara Wiranto yang saat ini menjadi Ketua Umum Partai Hanura dipercaya Jokowi untuk menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelum dilantik para menteri yang dicopot sudah dipanggil oleh Jokowi pada Selasa malam.
Pengangkatan 12 orang menteri baru ini disahkan lewat Keputusan Presiden Nomor 83P tahun 2016 Tentang Penggantian beberapa menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019. Sementara itu, pengangkatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84P Nomor 2016.
Usai Keputusan Presiden dibacakan, Presiden Joko Widodo memandu para menteri dan Kepala BKPM untuk mengucapkan sumpah. Mereka juga didampingi rohaniwan sesuai agama masing-masing. “Bersediakah diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?” tanya Presiden Jokowi. “Bersedia,” jawab mereka. Mereka lalu mengucapkan sumpah dan lagu Indonesia Raya pun dikumandangkan.
Dalam jumpa pers Presiden mengungkapkan pertimbangannya melakukan reshuffle kabinet. “Kita harus memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan sekaligus dalam persaingan dan kompetisi global,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Jokowi didampingi Wapres JK, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.
Jokowi mewanti-wanti agar kabinet yang baru bekerja lebih keras lagi menyejahterakan rakyat. Reshuffle kabinet diarahkan untuk penguatan kinerja pemerintahan. “Kita harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat, untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Jokowi.
“Saya menyadari tantangan terus berubah dan menghadapi kecepatan kita dalam bertindak, kecepatan kita dalam memutuskan, kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat yang langsung dinikmati oleh rakyat dalam jangka pendek dan panjang,” kata Jokowi yang mengenakan setelan jas hitam.
Jokowi berharap kabinet baru dapat bekerja lebih cepat, progresif dan solid. “Agar kabinet kerja bisa lebih cepat, progresif, bekerja dalam tim yang solid, dan saling mendukung dalam waktu yang secepat-cepatnya. Atas pertimbangan ini Presiden dan Wapres memutuskan perombakan kabinet yang kedua,” katanya.
Pelantikan ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara serta menteri-menteri yang dicopot oleh Jokowi. Tampak di antaranya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Selain itu, hadir menteri yang terkena reshuffle yakni Saleh Husin yang harus kehilangan jabatan Menteri Perindustrian. Bambang Brodjonegoro yang digeser dari Menteri Keuangan menjadi Kepala Bappenas, Thomas Lembong yang digeser dari Menteri Perdagangan menjadi Kepala BKPM.
Menteri yang hadir di antaranya Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat posisi baru sebagai Menko Kemaritiman, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menristek Dikti M. Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Hadir juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Ketua MA Hatta Ali, dan Ketua MK Arief Hidayat.
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli sebelumnya sudah memberi sinyal akan diganti. Rizal mengaku selama ini telah mencoba berbuat yang terbaik bagi negara.
“Saya telah mencoba berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih rakyat Indonesia,” ujar Rizal Ramli dalam pesan singkat yang dikirim kepada orang-orang terdekat, Rabu (27/7/2016).
Rizal Ramli masuk Kabinet Jokowi pada Agustus 2015 untuk mengurus bidang kemaritiman dan sumber daya menggantikan Indroyono Soesilo yang tergusur dalam reshuffle jilid I. Rizal bukan orang baru di dunia perekonomian.
Ia diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bulog dan Menko Bidang Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kinerjanya dinilai cemerlang, terbukti dengan adanya kenaikan pada nilai ekspor Indonesia mencapai 27% saat ia menjabat sebagai Menko Perekonomian. Saat menjabat sebagai Kabulog, meski hanya 15 bulan, Rizal berhasil memberikan terobosan baru yang seketika mendongkrak nilai perekonomian Bulog hanya dalam kurun waktu enam bulan.
Di bawah tangan dinginnya, Rizal membuat Bulog menjadi sebuah instansi yang lebih transparan dan accountable, misalnya dengan penghapusan rekening off-budget menjadi on-budget yang mengakibatkan angka surplus yang cukup tinggi bagi Bulog. Jelas saja itu merupakan suatu prestasi setelah krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998.
Pria kelahiran Padang 61 tahun itu dikenal kritis dan berani. Kekritisan dan keberanian itu masih melekat padanya ketika menjadi pembantu Jokowi. Dia tak segan “mengepret” pihak yang dianggapnya tidak taat aturan sehingga mendapat julukan ‘Rajawali ngepret’.
Sikap kritis dan berani Rizal juga sempat menimbulkan kegaduhan. Misalnya, dia pernah menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menurut Rizal, program itu tidak realistis dan hanya meneruskan program pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I yang dipimpin SBY-JK. Kegaduhan ini berakhir setelah Presiden Jokowi mengimbau semua pihak untuk bersikap optimistis.
Baru sehari dilantik sebagai menteri, Rizal juga pernah bersuara keras tentang rencana pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia hingga menimbulkan perdebatan Rizal dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Isu ini mereda setelah Jokowi menegur Rizal Ramli lewat telepon. Terbaru, Rizal memutuskan untuk membatalkan reklamasi Blok G berdasarkan laporan berbagai komite. Menurut Rizal, reklamasi Blok G termasuk pelanggaran berat sehingga harus dibatalkan. Keputusan Rizal inilah yang membuat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berang dan lapor Jokowi.
Rabu pagi sekitar pukul 08.30 WIB, Rizal Ramli yang berkantor di Gedung BPPT, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, belum terlihat. Menurut salah satu petugas kantor, Rizal Ramli belum datang. Kantor Rizal Ramli berada di lantai 3, sedangkan Rizal biasa beristirahat di lantai 5.
Menteri ESDM Sudirman Said juga sempat bikin gaduh saat berkonflik dengan Rizal Ramli. Kedua menteri sempat berbeda pandangan secara terbuka soal blok Masela. Namun demikian pencopotan Sudirman Said disayangkan oleh mitra Kementerian ESDM di Komisi VII DPR. “Memang ini disayangkan bahwa beliau digeser, karena kinerjanya bagus,” kata anggota Komisi VII DPR, Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Rabu (27/7/2016).
Inas yang merupakan politikus Hanura ini menilai Sudirman sudah punya banyak pencapaian. “Di antaranya kita bisa menembus OPEC, lalu kerjasama dengan berbagai negara itu juga campur tangan dia,” imbuhnya.
Keberanian Sudirman Said untuk melaporkan kasus ‘papa minta saham’ ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga diacungi jempol. Menurut Inas, tidak banyak sosok berani dan berintegritas seperti Sudirman.
“Semoga terobosan Pak Sudirman bisa dilanjutkan oleh penerusnya,” ujarnya.
Sudirman kemarin dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana. Dia juga mencuit di Twitter bahwa tugasnya sudah selesai. “Alhamdulillah, tugas besar selesai. Ladang amal & perjuangan makin lebar. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang hebat ini. Thx semua,” kata Sudirman dalam akun twitternya yang diunggah sekitar pukul 22.30 WIB, Selasa (26/7/2016).
Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar. Tak banyak sumber yang mengulas tentang sosok pengganti Sudirman ini, tetapi diketahui dia pernah bekerja di Petroneering Consulting Houston, AS.
Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (27/7/2016) Chandra menyelesaikan studi S1 di Teknik Mesin ITB. Kemudian dia mendapat beasiswa di Texas A&M Universities pada jurusan Teknik Kelautan hingga meraih gelar Master dan Doktor.
Chandra memiliki pengalaman selama 14 tahun di lapangan dalam bidang hidrodinamika dan teknik offshore. Chandra memiliki 3 paten yang berkaitan dengan offshore seperti teknologi McT (Multi Column TLP) Floating Platform dan menjadi salah satu yang memperkenalkan standar hidrodinamika untuk industri.
Dia selama ini tinggal di Amerika Serikat, tetapi sering memberikan materi di Indonesia. Salah satunya pada tahun 2014 dia menjadi salah satu pembicara dalam persiapan Pertamina EP untuk mengoptimalkan lapangan offshore L-Parigi.
Yang juga menarik nama Menteri BUMN Rini Soemarno tidak masuk dalam daftar pembantu Presiden Jokowi yang disebut-sebut akan dicopot. Rumor yang berhembus, masih ada ‘tarik-menarik’ terkait pengganti Rini. Belum ada kata sepakat.
“Masih belum ada kesepakatan,” ujar sumber di Istana Jakarta, Rabu (27/7/2016). Keberadaan Rini memang tidak diinginkan oleh salah satu partai pendukung Jokowi yakni PDIP. Konon katanya, PDIP tidak hanya mendorong Rini dicopot dari kursi Menteri BUMN, tetapi juga ditendang dari kabinet.
Bahkan di DPR pun, Pansus Pelindo II sudah merekomendasikan kepada Jokowi untuk mencopot Rini karena dinilai melanggar undang-undang. “Ada tarik menarik, ada yang mau Dwi dan ada yang sodorkan Tranggono,” kata sumber tadi.
Tranggono yang dimaksud sumber adalah Sakti Wahyu Trenggono, Presiden Direktur Indonesian Tower. Ia salah satu anggota tim sukses Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Satu lagi nama Dwi yang disebut sumber adalah Dwi Soetjipto yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Bukan untuk Parpol
Sementara itu kalangan pengamat menilai Presiden harus menjelaskan gamblang alasannya mencopot, menggeser serta memasukkan nama baru di kabinet. “Reshuffle ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi belum menemukan secara ideal dream team-nya sehingga harus melakukan reshuffle kedua kali,” kata pengamat politik Arya Fernandes saat dihubungi Rabu (27/7/2016).
Arya juga menilai reshuffle jilid II ini dilakukan Jokowi untuk mengakomodir dua partai besar yang belakangan ikut mendukungnya, yakni Golkar dan PAN. Namun yang paling penting dari itu, menurut Arya, Jokowi harus menjelaskan gamblang di hadapan publik alasan di balik reshuffle ini.
“Presiden harus menjelaskan kenapa mencopot menteri, apa alasannya. Siapa yang menggantikan, apa alasannya memilih dan sebagainya. Reshuffle memang hak prerogatif presiden, tapi harus diingat, ada hak publik di situ. Jadi saat mereshuffle nanti Presiden harus menjelaskan apa indikator yang dia gunakan untuk menilai kinerja menteri. Jadi publik tahu ternyata menteri yang dicopot memang tidak berkinerja baik dan nanti indikator-indikator itu bisa digunakan publik untuk menilai kinerja kabinet selanjutnya,” paparnya.
“Jadi dengan begitu fair. Publik tahu dan fair juga bagi menteri yang dicopot. Jangan sampai kemudian ada menteri yang berkinerja baik, diapresiasi publik, tapi karena tidak ada back up politik tumbang, kan kasihan, sayang,” sambungnya menegaskan.
Dia memberi contoh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Menurut Arya, dalam persepsi publik, dua menteri ini kinerjanya dinilai baik. Karena itulah penting kenapa Jokowi harus memberi tahu alasannya bongkar pasang menteri saat mengumumkan reshuffle kabinet jilid II.
“Kalau dilihat dari persepsi publik, orang cukup mengapresiasi Menteri Pendidikan dan ESDM. Tapi itu tadi, kita tidak tahu apa saja indikator Presiden melakukan reshuffle, karena itu harus dijelaskan gamblang,” ujar peneliti dari Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ini.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M. Misbakhun menyoroti Sri Mulyani. Dia meminta Presiden Joko Widodo agar benar-benar berhitung jika menunjuk Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.
“Pak Jokowi tentu mau menteri yang bekerja. Tapi yang perlu diingat jangan sampai memilih menteri justru memunculkan persoalan baru,’ katanya di Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Menurut Misbakhun, ada beban sejarah yang masih ditanggung Sri Mulyani soal kasus Bank Century. Jangan sampai keputusan menunjuk Sri Mulyani justru menjadi beban Jokowi.
Selain itu, kinerja Bambang Brodjonegoro di kursi menteri keuangan sebenarnya sudah bagus. Bambang mampu menerjemahkan keinginan Jokowi dalam mengawal anggaran.
“Pak Bambang disiplin dalam mengawal anggaran. Dan saya yakin Pak Bambang sebenarnya bisa mengawal tax amnesty karena beliau juga yang membahasnya siang malam bersama DPR,” sambung Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu justru khawatir soal masa depan tax amnesty jika terjadi pergantian pada posisi menteri keuangan. “Saya khawatir benar soal masa depan tax amnesty ini jika ada pergantian menkeu,” ujarnya.
Benarkah reshuffle sekadar bagi-bagi kursi? “Perombakan ini dalam rangka untuk mempercepat pembangunan, jadi bukan karena kepentingan partai,” kata Jubir Presiden, Johan Budi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).
Presiden Joko Widodo juga berharap perombakan kabinet ini bisa mendorong terbukanya lapangan kerja. Sehingga dengan demikian angka pengangguran bisa ditekan. “Ini agar lebih progresif dan solid,” imbuh Johan.
Meski demikian empat wajah baru di kabinet adalah petinggi partai politik. Mereka adalah Menko Polhukam Wiranto yang merupakan Ketum Hanura, Mendag Enggartiasto Lukito yang merupakan politisi NasDem, Menperin Airlangga Hartarto yang merupakan politisi Golkar, dan Menpan RB Asman Abnur dari PAN. “Pilihan kader itu presiden yang tahu,” kata Johan. * jef/det/kcm
RESHUFFLE KABINET KERJA JILID II
JABATAN MENTERI LAMA MENTERI BARU
- Menko Kemaritiman Rizal Ramli Luhut Binsar Pandjaitan
- Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil Bambang Brodjonegoro
- Menteri Agraria-Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan Sofyan Djalil
- Kepala BKPM Franky Sibarani Thomas Trikasih Lembong
- Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan Wiranto
- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro Sri Mulyani Indrawati
- Menteri Desa dan PDTT Marwan Djafar Eko Putro Sandjojo
- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Budi Karya Sumadi
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Muhadjir Effendy
- Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong Enggartiasto Lukita
- Menteri Perindustrian Saleh Husin Airlangga Hartarto
- Menteri ESDM Sudirman Said Archandra Tahar
- Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi Asman Abnur