Dinkes dan BPOM: Tidak Ada Vaksin Palsu di Surabaya

Petugas Dinkes Jawa Timur tengah mengambil vaksin yang disimpan di ruang pendingin yang ada di kompleks Dinkes Jatim, Jl Ahmad Yani.

Petugas Dinkes Jawa Timur tengah mengambil vaksin yang disimpan di ruang pendingin yang ada di kompleks Dinkes Jatim, Jl Ahmad Yani.

SURABAYA (Global News)-Tengara beredarnya vaksin palsu di sarana kesehatan di Surabaya langsung dibantah Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya.

Kepala Dinkes (Kadinkes) Surabaya Febria Rachmanita memastikan tidak ada vaksin palsu yang beredar di Surabaya.”Kami sudah turun ke rumah sakit. Baik ke rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta tidak ada (vaksin palsu –red.),” tegas Febria Rachmanita, Rabu (13/7/2016).

Menurut Febria Rachmanita, pihaknya bisa sangat yakin karena memang sumber yang resmi hanya dari pihak dinkes. Dia mengakui, ada beberapa rumah sakit swasta yang tidak mengambil vaksin dari pihak dinkes setempat. Namun, setelah petugas dinkes melakukan pengecekan, vaksin yang digunakan juga berasal sumber yang legal.

“Ada beberapa, ambilnya dari sumber lain. Bukan dari kami. Tapi kami sudah mengecek kok, sumbernya juga legal,” kata perempuan yang biasa dipanggil Feny ini.

Diungkapkan, hasil sampling BBPOM di Surabaya juga sudah menyatakan tidak ditemukan keberadaan vaksin palsu. Kepala BBPOM Jawa Timur di Surabaya, IGN Bagus Kusuma Dewa mengatakan masih melakukan penelusuran ke berbagai sarana kesehatan di Jawa Timur, termasuk di Surabaya. Namun dia memastikan untuk sarana kesehatan pemerintah sudah clear. “Karena semua melalui Dinas Kesehatan. Kami selalu berkoordinasi kok, dengan Dinkes,” ujarnya.

Bagus menyatakan, masih akan melakukan penelusuran dan mengintensifkan pengawasan. Sejauh ini, hasil sampling atas vaksin di Jatim tidak ada yang terbukti palsu. “Kemarin di media juga tidak disebutkan dengan jelas, ya. Tempatnya di mana saja, karena masih penelusuran,” katanya. BBPOM, dalam melakukan penelusuran, mengecek sumber pengadaan vaksin tersebut. Selain itu, pengecekan kemasan juga dilakukan. Terakhir, BBPOM melakukan sampling atas vaksin yang sudah terdistribusi di sarana kesehatan.

Sebelumnya, Direktur Pengawasan Distribusi Obat Badan POM, Arustiono mengungkapkan, vaksin palsu selama ini tidak hanya beredar di Pulau Jawa namun ditemukan telah meluas beredar ke Sumatera dan sekitarnya.

“Temuan Badan POM ada di 9 provinsi yaitu di Pekanbaru (Riau), Palembang (Sumsel), Bandar Lampung (Lampung), Serang (Banten), DKI Jakarta, Bandung (Jabar), Surabaya (Jatim), Pangkal Pinang (Babel), Batam,” jelas Arustiono saat menggelar hasil rapat di kantor Kementerian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said, Selasa (12/7/2016).

Selain itu, menurut dia, ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di 9 provinsi mendapat vaksin dari sumber tidak resmi dengan jumlah sampel sebanyak 39 jenis. “Terdapat 37 (fasilitas) berada di 9 provinsi yang mendapat vaksin dari sumber tidak resmi. Jumlah sampel sebanyak 39 jenis,” tutur dia.

Masih senada, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Oscar Primadi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/7/2016), mengatakan BBPOM sudah menguji sampel vaksin tersebut dan hasil menunjukkan dari 39 sampel ditemukan 4 sampel yang isinya tidak sesuai atau palsu. Dan 1 sampel diduga palsu karena label tidak sesuai.

Oscar menyebut, BBPOM juga melakukan pengujian teradap beberapa sampel yang saat ini tengah menjadi barang sitaan Bareskrim. Ada 15 produk yang diuji dan badan POM kembali menemukan beberapa vaksin palsu.

“Telah selesai diperiksa 15 produk, terdapat 5 produk yang terbukti kandungannya palsu. 1 produk vaksin yang kadarnya tidak sesuai dan 1 produk yang labelnya tidak sesuai,” papar Oscar. Kemenkes, sambung Oscar, akan melakukan pendataan ulang pasien yang diduga sudah menerima vaksin palsu.

Dalam kesempatan yang sama, Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Agung Setya akan menindaklanjuti temuan Badan POM tersebut. Hal itu dikarenakan data tersebut belum termasuk dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya. “Data 37 bukan proses penyelidikan kami. Tapi akan kami tindak lanjuti,” jelas Agung.(ssn/dtc/faz)