Bupati-DPRD Kompak Pertahankan Perda Syariah

GN/Dok. GN Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail (kiri) dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii

GN/Dok. GN
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail (kiri) dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii

PAMEKASAN (Global News)-Bupati Pamekasan Achmad Syafii berjanji, akan mengawal dan mempertahankan Perda bernuansa syariat Islam yang dimiliki Pemkab Pamekasan, jika ada dari Perda tersebut yang masuk daftar dicabut oleh pemerintah pusat. Dia beralasan Perda itu merupakan amanah dan aspirasi rakyat Pamekasan yang harus dipertahankan.

“Kami akan kawal dan mempertahankan Perda tersebut. Karena itu aspirasi masyarakat Pamekasan yang telah disetujui secara resmi oleh pemerintah pusat sebelumnya. Dan itu tujuannya baik untuk pembangunan mental dan moralitas masyarakat Pamekasan, dan tidak ada unsur diskriminatif didalamnya,” kata Syafii.

Meski demikian, kata Syafii, hingga kini pihaknya belum tahu persis Perda yang mana yang dicabut, karena sampai saat ini belum menerima pengumuman atau surat edaran resmi tentang jenis Perda yang kemungkinan dicabut tersebut. Dia menegaskan, masih akan menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

Namun dia mengakui, memang ada sejumlah Perda bernuansa Syariat Islam yang dimiliki Pemkab Pamekasan yang mungkin rawan dicabut, diantaranya Perda tentang larangan Miras dan Perda tentang larangan prostitusi dan Perda tentang wajib bisa baca tulis Alquran bagi siswa. ”Itu perkiraan kami saja, kami belum tahu pastinya,” tandasnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail SHI menegaskan, pihaknya menolak pencabutan Perda Perda produk DPRD Pamekasan oleh Mendagri. Menurutnya, Perda-Perda itu disusun sesuai dengan semangat reformasi, otonomi daerah sebagai bagian dari tuntutan reformasi dan diseusaikan juga dengan kebutuhan dan kearifan lokal.

“Tidak ada unsur diskriminasi didalamnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mejemuk. Dan tidak ada unsur menghambat investasi didalamnya. Karena itu kami akan berjuang untuk mempertahankan Perda itu. Kami minta juga agar eksekutif tidak terpengaruh oleh pengumuman pencabutan itu,  jalankan sebagaimana biasa,” ungkapnya.

Legislatif asal Partai Demokrat ini mengakui memang ada sejumlah Perda di Pamekasan yang bernuansa Syariat Islam dan merupakan produk politik aspirasi rakyat sesuai dengan kearifan local dan semangat otonomisasi daerah. Perda perda itu tergabung dalam Perda yang terkait dengan semangat Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di Pamekasan.

Ada enam Perda yang terkait dengan Gerbang Salam, antara lain Perda No. 18 tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol di wilayah Pamekasan, Perda No. 18 tahun 2004 tentang larangan atas pelacuran, Perda No. 7 tahun 2008 tentang  pengelolaan zakat, infak dan sadakah, Perda No. 5 tahun 2010 tentang Hibah biaya operasional penyelenggaraan haji, Perda No 4 tahun 2014 tentang keterampilan baca alquran bagi anak didik muslim, dan Perda No 5 tahun 2014 penertiban kegiatan di bulan ramadan. * mas*