ITS-ISMI Teken MOU Canangkan Gerakan Masyarakat Halal Jatim

GN/ F. Al Aziz Ketua MUI KH Ma'ruf Amin melihat alat pendeteksi gelatin babi produksi ITS.

GN/ F. Al Aziz
Ketua MUI KH Ma’ruf Amin melihat alat pendeteksi gelatin babi produksi ITS.

SURABAYA (Global News)-Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mencanangkan Gerakan Masyarakat Halal Jawa Timur bersama Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Jawa Timur yang ditandai dengan dengan peluncuran Pusat Kajian Halal (PKH) ITS di Gedung Pascasarjana ITS, Surabaya, Kamis (24/3/2016).

Pencanangan gerakan itu dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Gerakan Masyarakat Halal Jatim oleh Fredy Kurniawan (ketua PKH ITS), Adi Soeprijanto (Ketua LPPM ITS), Heru Prabowo (Divisi Halal ISMI Jatim) dan Najib Abdurrauf Baharun (Ketua ISMI Jatim).

“Penandatanganan MoU ini memberikan simbolisasi bahwa ITS dan ISMI Jatim siap untuk menjadi pelopor masyarakat menentukan halal pada produk di Jawa Timur,” kata ketua Pusat Kajian Halal (PKH) ITS, Fredy Kurniawan.

Ia menargetkan PKH ITS menjadi Pusat Kajian Nasional yang bertujuan untuk menginspirasi gerakan PKH daerah guna meningkatkan penentuan halal untuk produk yang beredar di tengah masyarakat Jawa Timur.

“Masyarakat bisa mengoperasikan Android sertifikasi sebagai alat untuk melihat produk halal menggunakan scan barcode pada kemasan dan mendeteksi gelatin di kantor PKH ITS dengan sensor quartz crystal microbalance (QCM) dengan biaya sesuai dengan produk yang diujicobakan,” katanya.

Dalam waktu yang sama, Ketua MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin, memberikan penjelasan tentang peran perguruan tinggi untuk membantu MUI dalam melaksanakan tugasnya.

“Halal secara konsep tidak akan pernah berubah, yang berubah adalah produk sesuai dengan kemajuan teknologi, maka perlu adanya keseimbangan dalam penentuan halal dan haram oleh banyak pihak, salah satunya Perguruan Tinggi,” katanya.

Ia menjelaskan Perguruan Tinggi memiliki kedekatan dengan masyarakat dengan program pengabdian masyarakat pada “tri dharma” (pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat menentukan halal dan haram.

“Permasalahan produk di Indonesia tentang halal untuk makanan terangkum pada tiga kategori yakni sertifikasi, pengawasan dan penindakan,” ujarnya.

Ma’ruf menyampaikan dengan adanya Pusat Kajian Halal di Perguruan Tinggi akan mampu meningkatkan pemberdayaan umat dalam membangun kehidupan beragama melalui jaminan halal.

Acara yang digelar di Gedung Pascasarjana ITS Surabaya ini dihadiri oleh Guru Besar UIN Sunan Ampel, Prof. H. M. Roem Rowi, MA  dan Kasubdit Produk Halal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, Hj Siti Aminah SAg M.Pd.I. (zis)