SOLO-Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir minta, agar sebanyak 24 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang memiliki fakulas kedokteran, memiliki rumah sakit (RS) pendidikan. Di antara perguruan tinggi tersebut, sebanyak enam PTN, termasuk Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (FK-UNS) Solo, kini tengah menyelesaikan proses pembangunan rumah sakit yang akan segera dioperasikan.
Permintaan Menristek Dikti itu dikemukakan, saat meninjau proyek pembangun rumah sakit pendidikan FK-UNS di kawasan Pabelan, Kamis (4/2/2016). Dia menyatakan, posisi rumah sakit pendidikan sangat penting, karena bergerak lebih cepat dan potensi besar dibanding universitasnya sendiri.
Menurut menteri, aset yang dikelola rumah sakit pendidikan sangat besar dan dapat melayani masyarakat umum. “Kami akan mengecek satu persatu pembangunan rumah sakit pendidikan dan akan dipantau terus perkembangannya,” ujar Nasir yang sebelumnya membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jendral Kemenristek Dikti di Solo.
Rumah sakit pendidikan, sambung Menristek Dikti, memiliki arti sangat penting untuk mendukung pengembangan pendidikan kedokteran dan keperluan riset. Kemenristek Dikti, katanya, akan mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan rumah sakit pendidikan dalam APBN Perubahan tahun 2016. Hal itu karena alokasi anggaran untuk operasional rumah sakit pendidikan yang kini dalam proses pembangunan masih kurang.
Menteri Nasir menegaskan, pembangunan rumah sakit pendidikan sangat diperlukan karena terkait dengan peningkatan kualitas dokter dan jumlah dokter yang dibutuhkan untuk melayani penduduk Indonesia belum mencukupi. Dia menyebutkan, data Kementrian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, rasio dokter dan penduduk di Indonesia saat ini, seorang dokter saat ini harus melayani 2.500 orang.
“Padahal di luar negeri rasio dokter dibanding pasien sudah satu banding 1.000 orang,” tandasnya.
Selain masalah pendidikan kedokteran, menteri melihat persoalan lain dalam pelayanan kesehatan adalah penyebaran dokter di Indonesia yang belum merata. Dia mengungkapkan, ada wilayah Indonesia yang sulit mendapatkan dokter, apalagi dokter spesialis untuk ditempatkan di sebuah Puskesmas.
Kemenristek Dikti, kata Nasir lagi, pihaknya juga mendorong pengembangan riset untuk bahan baku obat herbal. Hal itu disebabkan 92 persen bahan baku obat herbal masih impor dari luar negeri yang berdampak pada biaya produksi sehingga harga obat herbal mahal. (tok)