Selangkah Lagi Koperasi Salurkan KUR

ilustrasi

ilustrasi

SURABAYA (Global News)–Selangkah lagi koperasi mendapatkan kepercayaan sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Hanya saja, pemerintah masih membutuhkan kajian lebih mendalam agar bisa memenuhi syarat sebagai lembaga keuangan non bank (LKNB) penyalur kredit. Ini mengingat banyak koperasi yang tidak aktif lagi atau diperlukan perbaikan kualitas badan usaha ini.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengaku, tak menutup mata atas tidak berimbangnya kualitas dan kuantitas koperasi di Indonesia.

Karena itu, harus ada reformasi total terhadap tubuh koperasi di Indonesia dengan rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan. Saat ini secara total tercatat ada 209.000 koperasi di Indonesia.

Namun Kementerian Koperasi dan UKM hanya memasukkan 147.000 koperasi ke dalam pusat data mereka. Sedangkan koperasi yang tidak aktif sedikitnya berjumlah 42.000 unit.
Koperasi-koperasi yang tidak aktif selayaknya memang dibubarkan. Keberadaan koperasi yang tidak aktif dinilai bisa mencoreng wajah koperasi yang aktif. Dan bagi mereka yang beroperasi secara aktif perlu dibina lebih lanjut guna mempertahankan citra yang sudah baik.

“Survei mengatakan masyarakat masih berkeinginan keras untuk berkoperasi, tetapi perlu penjaminan dan bagaimana mengubah citra mereka dari tidak jelas menjadi jelas,” ujar Puspayoga dalam acara Percepatan Penyaluran KUR 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan di Surabaya, Senin (25/1/2016).
Itulah yang dimaksud dengan konsep rehabilitasi. Selanjutnya reorientasi. “Indonesia tidak boleh lagi memandang koperasi dari keunggulan kuantitasnya. Sekarang ini dengan kuantitas yang besar tidak disertai dengan kualitas yang baik,” katanya.

Buktinya, lanjut Puspayoga, kontribusi koperasi terhadap PDB sejak dulu tak kunjung beranjak dari 1,7%. Padahal Amerika Serikat yang terkenal dengan prinsip ekonomi kapitalisnya, menaungi sekitar 100 koperasi terbaik kelas dunia.

Adapun aspek pengembangan berkenaan menyelaraskan berbagai regulasi yang tampak kurang bersahabat dengan tumbuh kembang koperasi. Sebagai contoh, sekarang di sektor pertanian untuk pupuk bersubsidi sudah bisa disalurkan kembali oleh koperasi unit desa.
Ia mencontohkan, koperasi yang aktif serta baik manajemen maupun omzetnya dihimpun dan dijembatani agar bisa membeli saham di bursa efek. “Koperasi memang badan usaha yang diminati untuk kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, BUMN, swasta dan koperasi harus berjalan bersama,” katanya.
Bagi koperasi dan bank perkreditan rakyat atau LKNB lain dapat melakukan penyaluran KUR dengan linkage channeling. Artinya, penyaluran KUR melalui lembaga linkage, yakni lembaga linkage berhak mendapatkan fee sesuai kesepakatan bisnis. Apabila bank menyalurkan KUR kepada koperasi dengan bunga 9%, selanjutnya di angka berapa koperasi harus menerapkan bunga kepada anggotanya. “Ini yang harus dikaji, karena yang menjadi realitas di daerah untuk percepat KUR mau tidak mau harus lakukan itu (libatkan koperasi),” kata Puspayoga.

Deputi bidang Pembiayaan Kemkop dan UKM, Braman Setyo menambahkan ,syarat untuk dilibatkan sebagai penyalur KUR Koperasi harus sehat secara kelembagaan. Untuk itu, Koperasi dituntut menunjukkan eksistensi sama seperti lembaga keuangan lainnya. “Syaratnya akreditas maupun rentabilitas koperasi dalam kurun waktu tertentu, itu salah satu syaratnya bagaimana kesehatan Koperasi harus dinilai. Itu salah satu persyaratan Koperasi yang paling pokok,” kata Braman.

Braman menjelaskan, nantinya Koperasi penyalur KUR tetap menggunakan modal sendiri, selanjutnya mendapat subsidi dari pemerintah. Dana KUR akan disalurkan kepada anggota Koperasi yang aktif. “Saya kira ini bisnis di luar program simpan pinjam seperti itu tentunya ini menjadi nilai tambah dari pada Koperasi nantinya bisa sejajar dengan lembaga keuangan lainnya,” tambahnya.
Nantinya, lanjut dia, akan membentuk pokja terdiri dari Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, dan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM. “Kami akan menyeleksi koperasi (mana yang bisa menyalurkan KUR),” kata dia.
Saat ini sudah ada Kospin Jasa yang mengajukan diri dalam penyaluran KUR. Oleh karena itu, Braman mengajak koperasi-koperasi besar untuk mendaftarkan diri dalam penyaluran KUR.
Tahun ini secara keseluruhan KUR ditargetkan mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun. Dengan alokasi untuk Bank BRI sebesar Rp 66,5 triliun, Bank Mandiri Rp13 triliun, BNI sebesar Rp12,36 triliun, Maybank Rp500 miliar, Bank Sinarmas Rp500 miliar, BPD Kalbar Rp150 miliar, BPD NTT sebesar Rp50 miliar, Bank Umum lainnya Rp3,5 triliun, BPD lainnya Rp1,94 triliun dan lembaga keuangan non bank mencapai Rp1,5 triliun. Sementara itu, LKNB mendapatkan alokasi penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun yang terdiri atas Rp500 miliar untuk KUR mikro dan Rp1 triliun untuk sektor ritel.
Jaringan Teknologi
Sementara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menargetkan bisa menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 15-17 ribu orang per hari pada tahun ini atau naik dari realisasi tahun 2015 sebanyak 12-13 ribu orang per hari. Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengungkapkan guna mencapai target tersebut BRI akan menambah sumber daya manusia, jaringan dan memperbaiki teknologi.
Tahun lalu, lanjut Asmawi, BRI telah mendidik anak pedagang pasar menjadi tenaga pemasaran KUR. Diharapkan, mereka sudah bisa aktif bekerja menyalurkan KUR pada bulan Februari tahun ini dan membantu lebih dari 8 ribu tenaga penyalur KUR BRI. “Kemudian kami akan menambah jaringan dengan memanfaatkan laku pandai, BRIlink. BRIlink kita kan ada 53 ribu outlet (agen),” ujar Asmawi.
Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia berperan sebagai penerima layanan pengajuan KUR. Namun demikian, agen tersebut tidak berwenang untuk menganalisa laik atau tidaknya pemohon untuk mendapatkan KUR.Terkait dengan teknologi, BRI akan melakukan digitalisasi sistem persetujuan (approval) KUR. Dengan demikian, BRI bisa mempercepat layanan penyaluran kredit berbunga 9 persen tersebut.
Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2016 sebesar Rp 10 triliun, atau meningkat sekira tiga kali lipat dibandingkan realisasi penyaluran KUR pada tahun 2015. “Peningkatan target tersebut merupakan upaya BNI dalam mendorong bergeraknya perekonomian, khususnya bagi para pelaku usaha kecil yang mengalami banyak tekanan akibat perlambatan ekonomi,” kata Direktur Bisnis Banking I BNI Sutanto.
Pada 2015, BNI menyalurkan KUR hanya pada periode Agustus – Desember 2015, Dalam kurun waktu tersebut, penyaluran KUR perseroan mencapai Rp 3,4 triliun atau lebih tinggi dari target sebesar Rp 3,2 triliun. Dengan demikian, dalam sebulan BNI mampu menyalurkan KUR antara Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun. Karena itulah pada 2016, BNI menargetkan pertumbuhan KUR yang signifikan. “Pada tahun 2016, kita pastikan penyaluran KUR ritel Rp 10 triliun karena kita ahlinya di ritel. Selain itu, Rp 500 miliar untuk mikro dan Rp 1 triliun untuk TKI,” jelas Sutanto.jef,agk