Cegah Korupsi, Birokrasi Harus Diarahkan ke Pemerintahan Elektronik

Dari kiri ke kanan : Ketua KPK, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Ketua DPD, Gubernur Jabar, dan Walikota Bandung menyampaikan tekad bersama melawan korupsi, di Bandung, Jabar

 

BANDUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga  merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menyebutkan, korupsi terbukti telah memiskinkan warga dunia,  membawa ketidakadilan, ketimpangan, keterbelakangan, dan terbukti telah menjauhkan bangsa-bangsa didunia dari kemakmuran bersama.

“Itulah sebabnya korupsi menjadi musuh bersama kita semua, musuh bersama warga dunia,  serta musuh semua bangsa-bangsa,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, di Gedung Sabuga, Bandung, Kamis (10/12) pagi.

Presiden Jokowi menjelaskan, korupsi dimanapun di dunia termasuk di Indonesia berkembang, berevolusi,  sampai, pada tahap dimana korupsi itu dilakukan secara sistematis, dan bahkan sudah berjejaring. Karena sudah masuk sampai masa berjejaring,  maka menurut Presiden Jokowi, untuk melawan korupsi bagi  hanya perlu keberanian untuk menjalankan dua langkah aksi pencegahan yang betul-betul nyata, serta tindakan penegakan hukum yang betul-betul tegas.

Ia menyebutkan, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum. “Kita perlu membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,  karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, untuk itu pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perizinan

Presiden menegaskan, mekanisme kerja birokrasi harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau e-government, mulai dari cash flow management system, pajak online,  e-budgeting, e-purchasing system, e-catalog,  pemanfaatan whistle blower system,  serta banyak lagi yang lain.

“Banyak pekerjaan birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi, kata kuncinya adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi akuntabilitas,” tegas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah komprehensif. Ia menyebutkan, kata kuncinya adalah partisipasi rakyat untuk terlibat dalam melawan korupsi.  Kata kuncinya adalah kerjasama bahumembahu antar lembaga-lembaga penegak hukum. Kata kuncinya adalah sinergi antara eksekutif,  legislatif, dan yudikatif.

“Kata kuncinya adalah keteladanan para pemimpin,  pemegang kekuasaan dari pusat sampai daerah untuk berdiri di depan membangun kepemimpinan yang bebas korupsi,” tutur Presiden Jokowi.

Selain dihadiri oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional itu juga dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufikurahman Ruki, Jaksa Agung Prasetyo, Menkumham Yasonna H. Laoly, Ketua DPD-RI Irman Gusman, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Gubernur Jabar Ahman Heryawan, dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Pada bagian lain sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, di Gedung Sabuga, Bandung, Jabar, Kamis (10/12) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua elemen bangsa agar mengukuhkan semangat bersama kita, yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi.

Namun Presiden mengingatkan, bahwa semangat bersama itu tidak akan terwujud apabila kita tidak bersatu melawan korupsi. Ia menyebutkan,  tanpa sinergi antar lembaga negara untuk melawan korupsi, maka yang senang adalah para koruptor.

“Semakin agenda pemberantasan korupsi kita terhambat yang menikmati adalah para koruptor. Semakin kita terjebak hanya dalam wacana tanpa aksi nyata yang tertawa-tawa adalah koruptor,” kata Presiden Jokowi.

Padahal, lanjut Presiden Jokowi, tantangan ke depan kita  sangat berat. Kita sedang memasuki era baru,  era kompetisi-kompetisi antar negara. Presiden mengingatkan, kita akan tidak mampu bersaing dengan bangsa lain, atau bahkan digulung oleh bangsa lain jika kita tidak efisien, jika perilaku koruptif berlangsung secara masif dan sistematis.

Namun pada puncak peringatan hari anti korupsi se dunia itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa korupsi hanya bisa dilawan bila dilakukan secara bersama-sama. Ia menyebutkan, korupsi tidak akan bisa dilawan oleh satu orang, atau satu lembaga saja. “Harus ada usaha kolektif dan partisipasi dari 250 juta rakyat Indonesia untuk bersama-sama melawan korupsi, mulai dari lingkungan terdekatnya,” ujarnya.

Kepala Negara percaya, jika semua elemen-elemen bangsa dilibatkan secara aktif, akan lahir ide-ide kreatif, akan lahir keberanian, akan lahir ketegasan untuk memberantas korupsi di tanah air. Ia menyebutkan, Pemerintah akan mendukung semua langkah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kita tidak boleh gagal untuk melawan korupsi, karena bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar jika kita bebas dari korupsi,” tutur Presiden Jokowi mengakhiri sambutannya yang dibacakan oleh Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan.

Selain dihadiri oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional itu juga dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufikurahman Ruki, Jaksa Agung Prasetyo, Menkumham Yasonna H. Laoly, Ketua DPD-RI Irman Gusman, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Gubernur Jabar Ahman Heryawan, dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.